Kolaka Utara, rakyatsultra.id - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupetan Kolaka Utara (Kolut), Selasa (14/4), dalam rangka konsultasi dan koordinasi format dan mekanisme penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Kunker Pansus DPRD Luwu Utara tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kolut. Kunker tim Pansus DPRD Luwu Utara diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolut, H Muhammad Idrus, didampingi Kepala Bagian (Kabag) Pemerintah Pemkab Kolut.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Muhammad Idrus, menegaskan kesiapan Pemkab Kolut untuk berbagi pengalaman bersama tim Pansus DPRD Luwu Utara. Menurutnya, Pemkab Kolut merasa terhormat telah dijadikan rujukan khususnya menyangkut format dan mekanisme penyusunan LKPJ Bupati.
“Pada prinsipnya kami siap berbagi pengalaman terkait praktik-praktik baik yang sudah kami terapkan selama ini khususnya menyangkut penyusunan LKPJ Bupati. Tujuannya agar laporan ini benar-benar akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Idrus.
Ia pun menegaskan, sinergitas antara Pemerintah Daerah memang sangat penting dilakukan. Selain untuk saling menguatkan, sinergitas antara Pemerintah Daerah juga akan dapat memperkuat tata kelola Pemerintahan di daerah masing-masing.
“LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen evaluasi kinerja Pemerintah Daerah oleh DPRD dan masyarakat. Semakin baik format dan mekanismenya, semakin berkualitas pula pengawasan dan pembangunan daerah,” tandas Sekda.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi terkait teknis penyusunan LKPJ, mulai dari tahapan pengumpulan data OPD, penyelarasan dengan RPJMD, hingga mekanisme pembahasan bersama DPRD. rs
