Mengapa saya katakan Rajab itu Dewa Mabuk? karena Rajab tidak bisa pilah mana yang harus didahulukan dan mana yang prioritas jangka menengah dan jangka panjang dibenahi. Tiba-tiba menohok menyalahkan Pj. Gubernur dan balai tidak berbuat dan disangkutpautkan dengan Tahura.
Masalah banjir dan tanah longsor itu yang harus dilakukan tindakan cepat dan terukur adalah diseminasi dan sosialisasi (sebelum dan sesudah) penyelamatan, identifikasi korban manusia dan rumah serta infrastruktur, rencana aksi dan aksi, analisis dan evaluasi penyebab, roadmap penanggulangan, dan teamwork.
Mari kita bedah satu per satu:
Desiminasi dan Sosialisasi
Pj. Gubernur justru sudah menginisiasi aksi bersama BMKG setiap hari menyampaikan pemberitaan terkait cuaca di Sultra. Setia hari BMKG menyampaikan ke Pj. Gubernur dan diteruskan ke Forum OPD Sultra dan ditindaklanjuti oleh seluruh OPD menyampaikan via WhatsApp grup, media center, portal resmi pemerintah, videotron pemerintah dll.
Penyelamatan, identifikasi korban dan bantuan,
Pemerintah Provinsi, Pemkot, Badan SAR, dan lembaga terkait lainnya termasuk TNI Polri sudah melakukan aksi (baca berbagai media dan rilis Sekda Prov. Sultra). Yang menjadi pertanyaan besar, adakah Rajab saat evaluasi penyelamatan?
Ayo teman-teman pers jawab dan selidiki.
Kalau Pj. Gubernur telah diwakili oleh Sekda dan OPD terkait serta Pj. Walikota (ingat PJ. Walikota itu adalah pembantu Gubernur dan korelasi dengan tugasnya sebagai Kalak BPBD Provinsi). Jadi mereka aksi pasti melalui konsultasi dan perintah Pj. Gubernur.
Lalu di mana Pj. Gubernur?
Beliau di kesempatan sebelum terjadinya banjir dan tanah longsor telah berada di Jakarta dalam rangka wisuda anak perempuan beliau di Universitas Indonesia pada hari Jumat dan persiapan pertanggunjawaban Pj. Gubernur 3 bulan kedua.
Rencana aksi, analisis penyebab, roadmap penanggulangan dan teamwork.
Tahapan ini setelah selesai aspek (a) siapa bertanggung jawab? Tentunya Balai, Pemprov, Pemkot, lembaga terkait dan TNI/Polri.
Ini perlu didudukkan bersama melalui forum resmi dan memerlukan waktu dan biaya. Bukan berteriak menyalahkan Pj. Gubernur dan Balai.
Dan, aneh mengatakan Kadis Kominfio berkicau. Saya ini bicara pakai data. Apalagi cari muka. Saya melalui tes murni dengan nilai tertinggi 96 (dari nilai 100) dan memiliki kemampuan komprehensif, bukan saja lokal dan nasional tapi 2018 berhasil menjadi The Best Paper pada Konferensi Internasional di Davao, Philipina, The Rizal Memorian College. Saya juga memiliki penghargaan HAKI atas temuan “SMART EDUCATION” yang sejak 2019 diakui oleh Kemenkum HAM selama 50 tahun. Artinya saya setelah kelak wafat pun penilaian itu masih berlaku. Saya juga mencapai nilai Doktoral IPK 3.96 murni tanpa KKN dan melalui ujian terbuka dengan santai enjoy dan berhasil menjawab semua pertanyaan yang baik dan catat tanpa diberi kisi-kisi oleh penguji. Lalu mana prestasimu Rajab?
Jadi simpulan tulisan saya harusnya Rajab ketika memberikan masukan kepada pemerintah melalui ruang yang telah diatur (menyampaikan kepada DPRD Prov. untuk menyampaikan bahkan menegur kalau Pj. Gubernur salah, membuat framework penanganan Tahura kepada Ketua DPRD Kota untuk ditindaklanjuti Pemkot dan membangun teamwork dengan DPRD Provinsi dan Pemprov serta lembaga terkait lainnya dan TNI/Polri untuk penanganan jangka menengah dan panjang. RS