Dalam pernyataannya, mereka merujuk pada integritas mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang dikenal memiliki keberanian, kesederhanaan, serta komitmen terhadap penegakan hukum.
menurut dia, konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan impulsif harus dicegah melalui transparansi dan akuntabilitas. Meritokrasi juga harus ditegakkan.
"Kompetensi, integritas, rekam jejak, profesionalitas, dan kapasitas kepemimpinan harus menjadi dasar pengisian jabatan publik, bukan karena kedekatan politik atau kepentingan transaksional," tegasnya.
Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, DPP PA GMNI merumuskan lima maklumat politik taktis dalam gagasan “Ambeg Paramarta”.
Rumusan itu disebut sebagai tawaran untuk memperbaiki tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang 81 tahun Indonesia merdeka.
Pertama, PA GMNI mendorong penguatan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional serta pemerataan kemakmuran dan pelayanan dasar di berbagai daerah.
Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di semua provinsi.
Kedua, PA GMNI menyerukan agar pengelolaan perekonomian nasional kembali berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945.
Selain menjaga ketahanan fiskal, organisasi ini juga mendorong pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri secara bertahap.
Ketiga, mereka menekankan pentingnya pemulihan etika penyelenggaraan negara dan penerapan meritokrasi.
PA GMNI secara tegas menolak nepotisme politik, politik dinasti, serta berbagai bentuk benturan kepentingan dalam pengisian jabatan publik.
Keempat, PA GMNI meminta supremasi hukum dan demokrasi diperkuat melalui penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Selain itu, mereka menilai perlu ada pembatasan terhadap konsentrasi kekuasaan agar tidak terpusat pada satu lembaga negara.
Kelima, PA GMNI mendorong penguatan politik luar negeri bebas aktif dengan menjaga kemandirian diplomasi, ekonomi, dan pertahanan nasional di tengah perubahan geopolitik global.
Sikap tersebut juga mencakup konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.