RAKYAT SULTRA.id- Pantai Pasir Putih Situbondo, salah satu destinasi wisata bahari legendaris di Jawa Timur, bersiap memasuki babak baru. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Situbondo membuka peluang kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan mitra strategis untuk mengembangkan kawasan seluas sekitar 18,4 hektare itu menjadi destinasi wisata terpadu, dengan investasi sedikitnya Rp 40 miliar selama lima tahun.
Pengembangan tersebut dijanjikan tidak akan menghilangkan identitas Pasir Putih yang sudah dikenal wisatawan selama puluhan tahun. Sebaliknya, pemerintah ingin mempertahankan nama dan karakter kawasan sekaligus menghadirkan fasilitas, atraksi, serta pengalaman wisata yang lebih modern.
“Yang kita lakukan adalah memberikan wajah baru, kualitas baru, dan pengalaman baru kepada wisatawan melalui pengelolaan yang lebih profesional,” ujar Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Mas Rio dalam konferensi pers di pantai pasir putih Situbondo, Selasa (11/8).
Rencana pengembangan ini membuat Pasir Putih berpotensi tidak lagi sekadar menjadi tempat singgah wisatawan yang melintas di jalur Pantura Jawa Timur.
Melalui skema KSP, kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi integrated coastal tourism, dengan berbagai pilihan aktivitas dalam satu kawasan. Pemerintah membuka ruang untuk pembangunan hotel dan resort, restoran dan kafe,beach club ,sport tourism, diving, wisata bahari, rekreasi keluarga, hingga penyelenggaraan event dan beach carnival.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Situbondo sekaligus Ketua Tim KSP, Edy Wiyono, mengatakan pemerintah sengaja memberikan ruang yang cukup luas kepada calon mitra untuk menawarkan konsep pengembangan.
Bagi wisatawan, rencana tersebut berarti pilihan aktivitas di Pasir Putih nantinya dapat menjadi jauh lebih beragam. Pantai tetap menjadi daya tarik utama, tetapi pengunjung berpotensi memiliki lebih banyak alasan untuk tinggal lebih lama, termasuk menikmati akomodasi, kuliner, olahraga, rekreasi keluarga, hingga kegiatan berbasis bahari.
Kenapa Pasir Putih Situbondo punya potensi besar?
Salah satu kekuatan utama Pasir Putih adalah lokasinya. Destinasi ini berada di jalur Pantai Utara Jawa atau Pantura, sekaligus memiliki posisi yang strategis terhadap sejumlah tujuan wisata populer di Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Situbondo melihat Pasir Putih sebagai bagian dari pola perjalanan wisata yang lebih besar, bukan destinasi yang berdiri sendiri.
Rute tersebut berpotensi menghubungkan kawasan Bromo–Besuki–Argopuro–Pasir Putih–Ijen–Baluran hingga Bali. Dengan pola perjalanan seperti ini, Pasir Putih dapat menjadi salah satu titik persinggahan wisatawan yang menjelajahi Jawa Timur sebelum melanjutkan perjalanan menuju Bali.
“Kami tidak melihat Pasir Putih sebagai destinasi yang berdiri sendiri. Pasir Putih akan menjadi bagian dari ekosistem pariwisata dan konektivitas kawasan. Ini yang membuat kami optimistis peluang investasinya sangat besar,” kata Mas Rio melanjutkan.
Potensi konektivitas kawasan juga diperkuat sejumlah rencana dan infrastruktur yang sedang diarahkan untuk mendukung mobilitas wisatawan, mulai dari peluang pengembangan akses tol di sekitar Situbondo, program aglomerasi pariwisata, pengembangan Pelabuhan Jangkar menuju Bali Utara, rencana Bandara Bali Utara, keberadaan Bandara KHR As'ad Syamsul Arifin (KASA), hingga rencana reaktivasi jalur kereta api Jember–Bondowoso–Panarukan.
Jika berbagai konektivitas tersebut berkembang, posisi Pasir Putih sebagai bagian dari jalur perjalanan wisata antardestinasi berpotensi semakin kuat.
Pernah berjaya, kini punya ruang untuk bangkit
Pasir Putih bukan destinasi baru. Kawasan wisata ini telah dikenal sejak era kolonial Belanda karena lokasinya yang strategis di jalur Pantura dan berada di sekitar jalur Anyer–Panarukan yang dibangun pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels.
Pengelolaan kawasan sebelumnya dilakukan melalui Perusahaan Daerah atau Perumda Wisata Pasir Putih yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985. Setelah beroperasi selama kurang lebih 37 tahun, Perumda tersebut dibubarkan pada 13 Oktober 2022 melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022.