Prabowo Didesak Evaluasi MBG dan Klarifikasi Isu Nepotisme

RAKYAT SULTRA.id- DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sejumlah programnya, terutama Makan bergizi Gratis (MBG).

Prabowo juga diminta mengklarifikasi isu nepotisme di pemerintahannya yang belakangan berkembang.

Catatan kritis itu disampaikan PA GMNI  Menjelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR serta peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Sorotan utama tetap tertuju pada pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk MBG

PA GMNI juga menyinggung persoalan melemahnya supremasi hukum, pengabaian sistem meritokrasi dalam birokrasi, hingga meluasnya potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan negara.

Sikap kebangsaan tersebut dituangkan dalam pernyataan bertajuk “Ambeg Paramarta” yang dibacakan Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI, Abdy Yuhana, di Kantor DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Abdy mengatakan, PA GMNI pada dasarnya mendukung berbagai program jaring pengaman sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat kecil. Namun, pelaksanaan kebijakan berskala besar tetap harus disertai perencanaan dan tata kelola yang kuat.

Program seperti MBG maupun pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kata dia, perlu didukung kajian kelayakan yang matang.

Selain itu, program tersebut juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta diuji melalui mekanisme demokratis agar terhindar dari potensi penyelewengan.

Prinsipnya, lanjut Abdy, program berskala besar yang menggunakan sumber daya publik harus memiliki standar tata kelola, pengawasan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas yang tinggi. 

"Evaluasi terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tidak boleh dipandang sebagai bentuk penolakan, tetapi sebagai mekanisme demokratis untuk memperbaiki kebijakan agar tepat sasaran," kata Abdy.

Sentil Nepotisme hingga Politik Dinasti

Selain evaluasi terhadap program pemerintah, PA GMNI turut menyoroti kondisi etika publik yang dinilai mengalami kemunduran.

Organisasi tersebut menyinggung praktik politik dinasti, benturan kepentingan di kalangan pejabat, gaya hidup mewah, hingga tidak optimalnya penerapan meritokrasi dalam pengisian posisi strategis di lembaga negara maupun BUMN.

PA GMNI juga mendorong kembalinya keteladanan dalam kepemimpinan nasional Indoensia.

Dalam pernyataannya, mereka merujuk pada integritas mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang dikenal memiliki keberanian, kesederhanaan, serta komitmen terhadap penegakan hukum.