Daftar 15 Kepala Daerah yang Protes Pemotongan TKD, Bikin Fiskal Daerah Tertekan

12. Tarmizi (Bupati Aceh Barat)

Tarmizi mengeluhkan Aceh Barat tidak memperoleh tambahan TKD meski masih membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan publik.Pada 17 April 2026, Tarmizi mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah wilayahnya menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Aceh yang tidak menerima tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah provinsi.

13. Teuku Raja Keumangan (Bupati Nagan Raya)

Ia menyatakan Nagan Raya hanya menerima alokasi TKD yang minim, padahal daerah tersebut masih terdampak bencana banjir dan membutuhkan dukungan anggaran.Pada 23 April 2026 Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, menyebutkan bahwa alokasi dana TKD yang diterima daerahnya saat ini hanya sebesar Rp 2 miliar dari total sekitar Rp 800 miliar lebih yang dialokasikan pemerintah provinsi.Menurutnya, jumlah tersebut sangat tidak memadai mengingat dampak bencana yang terjadi di wilayahnya tergolong parah, khususnya pascabanjir yang melanda pada 26 November 2025 lalu.

14. Ayep Zaki (Wali Kota Sukabumi)

Ayep menyebut pemotongan TKD sebesar Rp159 miliar berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi.Pada 14 April 2026, Ayep mengatakan pemangkasan dana TKD berdampak langsung pada sejumlah rencana pembangunan infrastruktur.Salah satu proyek yang harus ditunda adalah pembangunan Lapang Merdeka Kedua di Kecamatan Cibeureum.

15. Mochamad Nur Arifin (Bupati Trenggalek)

Menurut Nur Arifin, dampak paling nyata dari penurunan TKD adalah potensi berkurangnya pendapatan pegawai pemerintah daerah akibat keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.Pada 12 Oktober 2025, Nur Arifin menyebut pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) memicu krisis fiskal lokal yang langsung memengaruhi belanja pegawai serta menghambat pelayanan publik.