Jumat, 28 Agustus 2026
KPK menduga, bermula dari pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada untuk tahun pajak 2023. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan potensi kurang bayar pajak sebesar Rp 75 miliar.
Saat perusahaan mengajukan sanggahan, diduga muncul tawaran dari oknum pejabat pajak berupa “paket” penyelesaian secara menyeluruh dengan imbalan sejumlah fee.
Melalui skema tersebut, nilai kewajiban pajak PT WP diduga ditekan secara signifikan. Dari semula Rp 75 miliar, angka pajak turun menjadi sekitar Rp 15,7 miliar atau berkurang hampir 80 persen.
Operasi senyap kedua menyasar Wali Kota Madiun Maidi, pada Senin (19/1). OTT itu berkaitan dengan suap fee proyek dan pengelolaan dana CSR.
KPK menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Kasus ini terkait pemeliharaan jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp 5,1 miliar.
Permintaan gratifikasi itu diduga dilakukan Maidi melalui Thariq Megah, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.
Ia meminta fee sebesar 6 persen dari nilai proyek kepada kontraktor. Namun, kontraktor hanya menyanggupi fee 4 persen atau sekitar Rp 200 juta.
Selain Maidi, KPK juga menetapkan Rochim Ruhdiyanto sebagai tersangka. Rochim adalah pihak swasta dan orang kepercayaan Maidi. Thariq Megah juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Operasi penindakan ketiga menyasar Bupati Pati Sudewo, pada hari yang sama dengan penangkapan Maidi, Senin (19/1).
KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka dugaan pemerasan dan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga kepala desa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa dalam proses pengisian jabatan.
Dalam praktik tersebut, Sudewo diduga mematok tarif awal sekitar Rp 125 juta hingga Rp 150 juta untuk satu posisi perangkat desa.
Tarif itu kemudian diduga dinaikkan oleh dua kepala desa, Abdul Suyono dan Sumarjiono, menjadi Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per calon perangkat desa.
Operasi senyap berikutnya di 2026 menyasar KPP Madya Banjarmasin, pada Rabu (4/2). KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, mereka di antaranya Mulyono selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.
Serta dua tersangka lainnya yakni, Dian Jaya Demega, fiskus sekaligus anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, serta Venasius Jenarus Genggor alias Venzo, Manajer PT BKB.
