Pengadaan Kapal Perang di Tengah Tekanan Fiskal Harus Efisien

RAKYAT SULTRA.id-Penguatan TNI melalui penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menghadapi tantangan di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian global. Untuk itu, penambahan persenjataan strategis seperti kapal perang harus dipastikan value for money. Termasuk penambahan kapal perang yang saat ini dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan laut Indonesia.

Laksamana Muda TNI (Purn) Agung Pramono yang pernah bertugas sebagai asisten perencanaan umum panglima TNI menyampaikan bahwa saat ini Indonesia perlu memperkuat kemampuan pertahanan laut melalui penambahan fregat kelas besar. Misalnya fregat PPA dari Italia seperti KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321.

”Kalau bicara prioritas, maka nilai manfaat harus menjadi pertimbangan utama. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, penambahan fregat PPA penting untuk memperkuat kemampuan penangkalan dan menjaga wilayah ZEE,” kata dia dikutip dari akun YouTube Marapi Consulting & Advisory pada Kamis (9/7).

Purnawirawan TNI AL dengan pangkat terakhir laksamana muda tersebut menilai, kapal fregat PPA dibutuhkan sebagai bagian dari strategi anti-access, utamanya dalam menjaga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dia menyebut, kapal fregat berukuran 3.000–6.000 ton lebih efektif ditempatkan di wilayah terluar sebagai garis pertahanan depan dibandingkan mengandalkan kapal berukuran kecil.

Mantan panglima Komando Armada Timur (Koarmatim) itu menjelaskan bahwa keberhasilan modernisasi pertahanan sangat bergantung pada kualitas perencanaan. Menurut dia, keputusan penggunaan pinjaman luar negeri harus menjadi bagian dari proses perencanaan strategis, bukan sekadar keputusan finansial.

”Perencanaan yang baik harus dijalankan secara konsisten dan berkomitmen agar mampu menghasilkan kekuatan pertahanan yang efektif sekaligus mendukung tumbuhnya industri pertahanan nasional,” ujarnya.

Dalam dialog bertajuk Pengadaan Alutsista Berbasis Value for Money tersebut, Alman Helvas Ali sebagai konsultan pertahanan dari Marapi menyampaikan bahwa menilai tantangan terbesar pengadaan alutsista saat ini adalah lemahnya konsistensi perencanaan.

Menurut Hevas, perubahan Blue Book pinjaman luar negeri yang berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya sinkronisasi yang lebih kuat antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bappenas.

”Kapasitas fiskal harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengadaan sehingga setiap pinjaman benar-benar menghasilkan kemampuan tempur yang dibutuhkan,” ujarnya.

Ketimbang menjalankan proyek baru, Alman menambahkan bahwa penggunaan pinjaman luar negeri seharusnya diprioritaskan untuk menyelesaikan program-program yang sudah berjalan, termasuk pemenuhan Integrated Logistics Support (ILS) untuk alutsista yang sudah dibeli. Dia juga setuju dengan Agung untuk memperkuat kemampuan maritim lewat penambahan kapal perang.

”Meski pun ruang fiskal semakin terbatas, modernisasi pertahanan tetap dapat dilakukan secara efektif apabila pemerintah fokus pada kebutuhan yang memberikan nilai manfaat tertinggi,” kata dia.

Penekanan pengadaan dengan mengedepankan prinsip value for money dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan menghasilkan kemampuan pertahanan yang optimal dan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, langkah-langkah strategis dalam urusan pertahanan harus disertai transparansi dan akuntabilitas.

”Transparansi data dan komunikasi pemerintah menjadi sangat penting karena akan membangun kepercayaan publik maupun pasar terhadap kebijakan fiskal dan pertahanan,” ucap Ekonom Indef Eko Listiyanto.

Dia pun mengingatkan, tantangan fiskal Indonesia tahun ini semakin berat dibandingkan perkiraan awal. Pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya tekanan terhadap APBN, serta tingginya rasio pembayaran utang membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Karena itu, dinamika tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pengadaan alutsista.