Jumat, 28 Agustus 2026
Saat ini, Celios yang tergabung dalam kelompok pemantau MBG Watch mengaku sedang melakukan pemetaan terhadap sejumlah SPPG yang diduga memiliki afiliasi politik atau hubungan dengan pejabat publik.
Selain penentuan titik SPPG, Isnawati menilai proses rekrutmen pengelola dan tenaga kerja dalam program MBG juga masih sulit diawasi publik.
Berdasarkan survei yang dilakukan Celios, sebanyak 40 persen responden menilai peluang kerja yang muncul dari program MBG masih terbatas dan belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.
"Itu bisa juga menjadi indikasi bahwa ketika rekrutmen mungkin relawan ataupun orang yang bekerja di MBG atau di SPPG itu menggunakan suatu rekrutmen tertutup, melibatkan mungkin orang-orang terdekat dan hal-hal serupa," ujar Isnawati.
Temuan lain menunjukkan persoalan transparansi juga terjadi dalam rantai pasok program MBG. Sebanyak 48 persen responden mengaku tidak mengetahui keterlibatan usaha kecil maupun warung lokal dalam penyediaan kebutuhan program. "Jadi siapa yang dilibatkan itu masyarakat tidak tahu," katanya.
Selain itu, sebanyak 79 persen responden dalam penelitian tersebut menilai konflik kepentingan dalam pelaksanaan MBG sulit dihindari, terutama terkait penunjukan vendor.
"Jadi ketidaktransparanan ini sebenarnya bersifat lebih kompleks, yaitu dari SPPG-nya, orang yang bekerja di SPPG-nya, terus juga mitra-mitra yang juga turut andil dalam proses di SPPG-nya tersebut juga tidak transparan," ujar Isnawati.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memunculkan berbagai isu dan dugaan terkait jual beli titik SPPG yang belakangan ramai diperbincangkan.
"Itu adalah temuan dari riset kami, dan juga ada dugaan itulah yang menjadi celah kenapa ada isu dan dugaan adanya jual beli titik begitu, atau mungkin terkait mitra juga," pungkas dia.
