*Smelter Cuma Dalih, Ore Nikel Dikirim Keluar: Ifishdeco dan SCM Diduga Akali Hilirisasi
Konawe, Rakyatsultra.id – Janji manis pembangunan smelter nikel yang selama ini dijadikan alasan menggaet dukungan masyarakat dan pemerintah daerah kini dipertanyakan keras.
Dua perusahaan raksasa tambang, PT Ifishdeco Tbk dan PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), diduga hanya menjadikan proyek hilirisasi sebagai tameng untuk mengamankan kuota ekspor ore nikel mentah.
Sorotan tajam datang dari Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Hj. Sulaeha Sanusi, usai melakukan inspeksi mendadak ke lokasi smelter PT Ifishdeco di Konawe Selatan pada 2 Juli 2025 lalu. Alih-alih melihat kemajuan pembangunan, ia justru menemukan bekas lahan tambang menganga, alat berat berkarat, dan nihilnya aktivitas konstruksi.
“Mereka klaim sudah keluarkan Rp300 miliar untuk bangun smelter, CSR, dan reklamasi. Tapi faktanya di lapangan tidak ada wujudnya,” tegas Sulaeha, Jumat (4/7/2025).
Ia menduga keras, proyek smelter tersebut hanya kedok untuk melancarkan ekspor ore, tanpa niat sungguhan membangun fasilitas pemurnian sesuai amanat hilirisasi nasional.
“Jangan sampai ini hanya modus culas untuk mengeruk nikel tanpa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat,” kecamnya.
PT SCM Dinilai Ingkar Janji Investasi
Kekecewaan serupa dilayangkan kepada PT SCM, anak usaha PT Merdeka Battery Minerals Tbk, yang telah beroperasi di Kecamatan Routa, Konawe. Selama lima tahun, tanpa menunjukkan progres signifikan dari janji membangun dua smelter di Desa Lalomerui dan kawasan Matabuangga.
Tak hanya itu, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta kerja sama pembangunan pabrik baterai dengan PT Gosen Hitech asal Tiongkok, yang ditandatangani sejak 2022, tak menunjukkan realisasi berarti.
Sementara PT Ifishdeco masih disebut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekspor ore, PT SCM justru diduga menyuplai ore setengah jadi ke PT IMIP Morowali lewat pipa paduan. Aktivitas ini dinilai minim kontribusi terhadap PAD Konawe.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menegaskan akan segera turun langsung ke lapangan guna memverifikasi komitmen perusahaan terhadap hilirisasi.
“Kami akan pastikan, apakah benar ada pabrik atau hanya cerita. PAD daerah tidak boleh bocor sedikit pun,” tegasnya, Rabu (9/7/2025).
Masyarakat dan pemangku kepentingan kini mendesak pengawasan lebih ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan ekspor bagi perusahaan yang ingkar komitmen hilirisasi. Pemerintah daerah juga diminta tidak lagi menjadi corong promosi investasi bodong yang hanya meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan penghisapan sumber daya.
