Untuk penganggaran pembebasan lahan KA di wilayah Makassar, pemerintah pusat telah mengajukannya. Rp1,2 triliun estimasi, bersumber dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Untuk sementara setelah presiden meresmikan, BPKA Sulsel akan memakismalkan pelayanan rute Maros-Barru. Memastikan masyarakat di wilayah ini bisa terlayani dengan baik.
"Teman-teman, kan, belum tentukan tarif, sementara masih banyak surat-surat yang kita layani secara free. Itu dulu yang kita laksanakan," katanya.
Untuk skema KA Makassar, Fathir mengatakan masih akan meninjau skema yang ditawarkan kota.
Menurutnya mau skema tersebut rel bawah (at grade) atau rel layang (elevated), semua memiliki plus minus. Yang pasti, apa apa pun yang telah diputuskan, itu yang dilaksanakan BPKA.
Soal tawaran Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk merundingkan desain rel di wilayah Makassar, Fathir menyanggupinya. "Nanti kita akan bicarakan," katanya.
Sangat Telat
Presiden RI Joko Widodo secara simbolis menarik tuas, diikuti penandatanganan prasasti peresmian KA Makassar-Barru. Ia mengakui, Indonesia sangat terlambat dalam mendorong transportasi publik, termasuk di Sulsel.
