Ahmad Fitrawan   LAWORO - Bagi masyarakat Muna Barat (Mubar) yang belum memiliki kartu dari Badan Penanggulangan Jaminan Kesehatan alias BPJS Kesehatan, untuk segera melakukan kepengurusan. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah memproyeksikan anggaran fantastis sekira Rp 15,3 miliar. Biaya sebesar itu, disiapkan lewat alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), demi menjamin kesehatan masyarakat saat berobat. Kendati demikian, masyarakat jangan berlama-lama lagi atau mengulur-ulur waktu mengurus kartu tersebut. Pasalnya, pemerintah hanya membiayai 30 ribu jiwa dari total anggaran yang sudah disiapkan. Apalagi saat ini, jumlah peserta BPJS di Bumi Praja Laworo semakin bertambah. "Iya semakin bertambah dari tahun sebelumnya. Sesuai dengan usulan data yang masuk. Anggaran yang disiapkan pemerintah Rp15,3 M untuk 30 ribu jiwa," kata Kepala BPJS Mubar, Ahmad Fitrawan, melalui pesan singkat Whatshappnya, Jumat (4/6/2021). Kenaikan peserta BPJS mencapai angka 3.000-lebih. Kata dia, untuk tahun 2020 per 31 Desember berada pada angka 24.466 jiwa. Sementara, per 1 Mei 2021 sudah mencapai 26.927 jiwa. "Jadi, kepengurusannya, kami pihak BPJS, kami hanya menerima data usulan dari Pemda. Tapi, NIK bersangkutan harus dipastikan sudah dikonsolidasikan atau aktif. Kemudian, masyarakat bisa datang di kantor untuk cek datanya," demikian Fitrawan menerangkan. Ia berharap pada semua lapisan masyarakat, harus memiliki kartu jaminan kesehatan. Itu dikarenakan, agar dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan baik serta sesuai prosedur yang berlaku. "Kita berharap agar masyarakat segera melakukan kepengurusan jaminan kesehatan," tandasnya. (m1/b/aji)