RAKYAT SULTRA.id- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memastikan sebanyak 80 sekolah dikeluarkan dalam daftar penerima program makan bergizi gratis (MBG).
Ia menjelaskan, Lembaga pendidikan yang tidak akan menerima MBG merupakan sejumlah swasta elite atau sekolah orang kaya dan sekolah asrama.
“Kita sudah sisir. Beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite, saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada berapa ya, 80-an sekolah gitu se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya,” ujar Sudaryono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/8).
Sudaryono mencontohkan, salah satu sekolah yang tidak akan mendapatkan program MBG seperti Taruna Nusantara, dan Kemala Bhayangkari. Hal tersebut dilakukan karena, sekolah tersebut sudah memiliki program sendiri.
Selain itu, BGN juga sudah melakukan pengecekan terhadap sejumlah sekolah swasta yang tidak akan mendapatkan program MBG.
“Misalnya masukkan saja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Bhayangkari misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga kini, program tersebut disebut telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat.
Menurut Prabowo, MBG merupakan program berskala besar sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan. Pemerintah pun terus melakukan evaluasi untuk mengatasi sejumlah kekurangan agar pelaksanaan program semakin optimal.
“MBG adalah program yang besar. Tantangannya banyak. Kekurangannya masih banyak. Tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut,” ujar Prabowo.
Prabowo menekankan, pembenahan program tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan. Hal yang paling utama, kata dia, adalah memastikan manfaat MBG benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Kelompok penerima manfaat yang menjadi perhatian pemerintah antara lain anak-anak, ibu hamil, serta masyarakat lanjut usia. Pemerintah, lanjut Prabowo, memiliki komitmen untuk memastikan kelompok tersebut memperoleh manfaat program secara menyeluruh.
“Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita,” tegasnya.