RAKYAT SULTRA id .- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mendesak pemerintah pusat memberikan kepastian regulasi terkait keberlanjutan industri tembakau nasional di tengah penataan desentralisasi fiskal.
Pemprov Jatim menilai, batasan kebijakan yang dirumuskan pusat wajib menyeimbangkan aspek kesehatan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sektor tersebut.
Pernyataan ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk Ruang Temu Kepala Daerah: Refleksi 81 Tahun Indonesia di Jakarta, Rabu (26/8).
Selain menyoroti fleksibilitas porsi anggaran daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), keberadaan industri tembakau dinilai memegang peranan krusial terhadap struktur perekonomian Jawa Timur.
Sumbangan Besar Sektor Tembakau terhadap Perekonomian Jawa Timur
Emil Dakdak mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengadu aspek kesehatan dan perekonomian secara ekstrem.
Kebijakan pelarangan yang terlalu kaku justru dikhawatirkan memicu munculnya peredaran produk ilegal di pasaran.
"Kita menjaga kesehatan masyarakat tapi kita tahu bahwa ini adalah penghidupan masyarakat yang harus kita jaga," ujar Emil, Rabu (26/8).
Dia membeberkan bahwa industri olahan tembakau menyumbang porsi yang signifikan terhadap kontribusi industri di Jawa Timur.
Sektor industri sendiri mencakup hingga 30 persen dari total perekonomian wilayah tersebut.
"Total sumbangsih perekonomian di Jawa Timur itu 30 persennya industri. Habis itu 18 persen perdagangan, 12 persen pertanian. Nah 12 persen pertanian di dalamnya ada tembakau. Tapi di industri yang sepertiga dari ekonomi Jawa Timur nomor satu itu makanan minuman, nomor dua dan dia besar itu adalah tembakau," beber Emil.
Menurut dia, apresiasi layak diberikan kepada pemerintah pusat yang mau mendengarkan masukan daerah dalam memaksimalkan sektor komoditas strategis ini melalui tata kelola cukai.
"Pak Purbaya waktu itu datang khusus ke Surabaya bukan bicara how to shut this down (industri tembakau) tetapi bagaimana supaya lebih maksimal lagi sektor ini dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan melalui tata kelola cukai yang lebih," ungkap dia.
Manfaat Nyata DBH CHT bagi Layanan Publik di Daerah
Senada dengan Emil, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan siap membela mata pencaharian masyarakatnya yang menggantungkan hidup pada ekosistem tembakau.
"Rentang ekonomi masyarakat masih sangat bergantung kepada tembakau, ya posisi saya jelas, saya akan membela rakyat saya untuk pekerjaan itu," ujar Rio.
Dia menjelaskan, porsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang disalurkan kembali oleh pusat berdampak langsung pada peningkatan sarana publik dan infrastruktur di Situbondo.