RAKYAT SULTRA.id-Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Papua. Program ini perlu dijalankan sesuai dengan kondisi riil masyarakat setempat.
Marinus mengatakan, setiap wilayah memiliki karakteristik sendiri. Sehingga, pendekatan yang digunakan pun tidak sama.
Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah, Marinus menerima laporan berbagai kendala implementasi KDMP. Salah satu keluhannya adalah layanan yang disediakan tidak sepenuhnya relevan dengan kehidupan masyarakat.
Sebagai contoh distribusi LPG 3 kilogram yang sulit diterapkan di sejumlah kampung pedalaman karena keterbatasan akses dan minimnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut.
“Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda. Selain itu, tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat juga masih terbatas. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar hadir sebagai program nasional,” ujar Marinus, Jumat (31/7).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, pembangunan koperasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan yang tersedia.
Tidak adanya daya beli masyarakat akan membuat manfaat koperasi hilang. Oleh karena itu, Butuh evaluasi mendalam agar koperasi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia juga menilai pendekatan serupa perlu diterapkan di daerah-daerah terpencil lainnya yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang mirip dengan Papua.
“Program pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Marinus berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga Program Koperasi Desa Merah Putih mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.