Juan mengatakan Kadin juga terus menyiapkan pelaku usaha agar mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. Salah satunya melalui berbagai program pelatihan yang ditujukan bagi perusahaan yang ingin menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.
Pelatihan tersebut tidak hanya membekali peserta dengan pemahaman mengenai tata kelola pengadaan, tetapi juga mendorong penerapan praktik bisnis yang profesional.
"Bagi kami, budaya bisnis adalah fondasi utama. Pelaku usaha tidak cukup hanya berharap memperoleh fasilitas, tetapi harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme," katanya.
Selain itu, Kadin tengah mengkaji kemungkinan penerapan skema rebate bagi UMKM yang berhasil melakukan ekspor sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing produk nasional di pasar internasional.
Juan juga berharap berbagai program pemberdayaan UMKM yang dijalankan kementerian maupun BUMN dapat diintegrasikan agar manfaatnya lebih luas dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia menekankan besarnya nilai belanja pemerintah yang mencapai sekitar Rp1.000 triliun setiap tahun harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM.
"Jangan sampai anggaran itu hanya dinikmati oleh pelaku usaha di kota-kota besar. UMKM di seluruh daerah harus mendapatkan kesempatan yang sama sehingga pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar dapat terwujud melalui belanja pemerintah," ujarnya.
Melalui penguatan kerja sama antara LKPP, Kadin, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, transformasi sistem pengadaan diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara, tetapi juga memperluas partisipasi UMKM, memperkuat industri nasional, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.