RAKYAT SULTRA.id-Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti empat hal dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), salah satunya kemunculan pasal yang dinilai misterius. Hal ini karena diduga dapat menjadi dasar hukum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam sistem pendidikan nasional.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai draf RUU Sisdiknas tertanggal 8 Juli 2026 yang telah diserahkan Komisi X DPR RI ke Badan Legislasi masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Selain dugaan adanya pasal yang menjadi payung hukum MBG, P2G juga mengkritik hilangnya sejumlah komponen penting pendidikan, belum kuatnya tata kelola guru, hingga belum futuristiknya pengaturan teknologi pendidikan.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyoroti Pasal 23 RUU Sisdiknas yang mengatur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat memberikan upaya kesehatan di satuan pendidikan yang terintegrasi dengan kebijakan kesehatan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Menurutnya, ini bisa digunakan untuk program MBG.
"P2G menilai pasal ini berpotensi besar menjadi dasar hukum program MBG bisa masuk ke dalam komponen utama pendidikan, sebab frasa 'memberikan upaya kesehatan di satuan pendidikan' implementasinya bisa berupa MBG," ujar Satriwan dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7).
Menurut Satriwan, selama ini program MBG hanya disebut dalam penjelasan UU APBN 2026, bukan dalam batang tubuh undang-undang maupun regulasi pendidikan. Karena itu, ia menduga pasal tersebut disiapkan sebagai landasan hukum MBG ke depan.
P2G yang saat ini menjadi pemohon uji materi UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK) juga meminta pasal tersebut dihapus. Menurut Satriwan, apabila MK mengabulkan gugatan terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG, maka pasal tersebut berpotensi gugur.
Satriwan menilai penghapusan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pendidikan. Sementara hilangnya LPTK dan skema ikatan dinas dinilai berpotensi melemahkan sistem penyiapan guru profesional.
Kritik berikutnya berkaitan dengan tata kelola guru. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menilai draf RUU Sisdiknasbelum mampu menjamin kesejahteraan guru dan dosen karena masih membuka peluang gaji pokok berada di bawah upah minimum apabila komponen tunjangan tetap dihitung sebagai bagian dari kesejahteraan.
"Idealnya, gaji pokok itu adalah upah minimum yang layak. Sehingga, mendapatkan tunjangan atau tidak, guru-guru dan dosen tetap mendapatkan upah minimum yang layak dan manusiawi," kata Iman.
Ia juga menilai rancangan beleid tersebut belum secara utuh mengatur kompetensi, rekrutmen, distribusi, hingga perlindungan guru sebagaimana konsep lima pilar tata kelola guru yang diusulkan P2G.
Sorotan terakhir adalah aspek teknologi pendidikan. Kepala Litbang P2G Feriyansyah menilai RUU Sisdiknas belum memiliki visi jangka panjang dalam menghadapi perkembangan digital dan kecerdasan buatan (AI).
Menurutnya, rancangan undang-undang tersebut belum mengatur secara memadai mengenai definisi teknologi pendidikan, standar teknologi pendidikan, hingga perlindungan terhadap komersialisasi data dan platform pendidikan.
"Kita harus punya sistem pendidikan yang siap untuk masa depan," ujar Feriyansyah.
P2G berharap DPR dan pemerintah menyempurnakan substansi RUU Sisdiknas agar tidak hanya menjawab persoalan pendidikan saat ini, tetapi juga mampu menjamin tata kelola guru, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menyiapkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.