RAKYAT SULTRA.id- Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Pesantren Luhur Ciganjur mendesak agar NU tak terkooptasi dengan pemerintah. Hal ini diputuskan dalam Halaqoh Pra-Muktamar bertajuk "Quo Vadis NU: Apakah NU Masih Milik Ummat?" di Pesantren Luhur Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (4/7) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri para kader muda NU sebagai panelis, serta ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi keagamaan, pelajar, hingga mahasiswa. Forum ini menjadi ruang diskusi untuk membahas arah organisasi NU menjelang muktamar mendatang.
Dalam sambutannya, Pengasuh Pesantren Luhur Cianjur KH. Arief Rachman Hamid Baidlowi menegaskan bahwa NU merupakan organisasi yang memiliki fondasi kuat karena dibangun oleh para ulama pendiri yang penuh keteladanan.
"Jarang ada organisasi yang dapat bertahan lebih dari 100 tahun, namun NU sepertinya bukanlah organisasi biasa karena bersandar pada kebijaksanaan dan barokahnya ulama Founding Father NU," kata KH. Arief Rachman dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7).
Menurutnya, nilai-nilai yang diwariskan para ulama pendiri harus tetap menjadi pijakan utama dalam menjaga arah perjuangan organisasi agar tetap berpihak kepada umat dan tidak kehilangan jati dirinya.
Selain KH. Arief Rachman, Ketua Alumni Pesantren Luhur CianjurKH. Syaifullah Amin juga menyampaikan pandangannya mengenai kepemimpinan NU yang dinilai harus berorientasi kepada kepentingan warga Nahdliyin.
Sementara itu, Lurah Pesantren Luhur Ciganjur Muhammad Fadhil Bilad menjelaskan, penyelenggaraan halaqoh merupakan inisiatif murni dari santri dan alumni Pesantren Luhur Ciganjur sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan organisasi.
"Kami berharap, dengan adanya Halaqoh ini mampu mendapatkan aspirasi yang bagus dan membangun bagi NU itu sendiri karena hari ini kita mempertanyakan dimana peran NU bagi masyarakat, meskipun dalam AD/ART NU tentang Tujuan dan Usaha NU yang tertera pada Anggaran Dasar, Bab IV Pasal 9 poin b, c, dan d tentang membangun kualitas pendidikan, mendorong pemberdayaan kesehatan maupun advokasi masyarakat terpinggirkan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat untuk kemakmuran yang merata," ungkap Bilad.
Diskusi yang berlangsung selama halaqoh menghasilkan lima butir seruan moral yang ditujukan sebagai masukan menjelang Muktamar ke-35 NU. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah dorongan agar NU tidak terkooptasi oleh pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya.
Selain itu, peserta halaqoh juga menyerukan agar NU tetap berpegang teguh pada AD/ART organisasi dalam menjalankan seluruh kebijakan dan aktivitas kelembagaan.
Forum tersebut juga mendorong agar NU lebih mengedepankan kontribusi nyata bagi warga Nahdliyin, terutama melalui penguatan fungsi advokasi, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan kemakmuran bagi masyarakat.
Lebih lanjut, peserta halaqoh menyerukan kepada seluruh pimpinan NU untuk mengedepankan kebijaksanaan dan menghindari konflik internal demi terciptanya suasana yang harmonis di tengah warga Nahdliyin menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35.