Menurut pakar pertahanan dan hubungan internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman, modernisasi alutsista TNI memang harus dilakukan untuk menjaga profesionalisme militer. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan betul urgensi penggunaan anggaran pertahanan,
”Jika memang akuisisi rudal ini dianggap tidak tepat waktu, maka memang sewajibnya pemerintah mengundurkan atau membatalkan pembeliannya,” kata dia dalam keterangan resmi pada Senin (22/6).
Yohanes menyampaikan bahwa pemerintah harus bisa membedakan prioritas dan rencana yang harus ditunda atau dibatalkan. Apalagi bila dalam prosesnya ada potensi terjadinya pelanggaran aturan. Hal itu dia sampaikan setelah melihat uang yang harus digelontorkan oleh pemerintah untuk mendatangkan Rudal Brahmos.
Indonesia harus merogoh kocek hingga USD 450 juta atau mencapai Rp 7,3 triliun. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina yang mengakuisisi sistem serupa pada 2022 lalu dengan nilai USD 375 juta. Menurut dia, perbedaan waktu dan kurs saat ini dengan 4 tahun lalu memang berpengaruh.
Belum lagi variasi konfigurasi teknologi yang juga dapat menjadi faktor penentu harga. Namun demikian, dia menekankan pentingnya akuntabilitas publik yang dapat memicu kecurigaan di tengah krisis fiskal saat ini. Apalagi, efektivitas operasional rudal tersebut masih dipertanyakan.
Bila melihat pembatasan jangkauan di bawah 290 kilometer untuk mematuhi regulasi internasional Missile Technology Control Regime (MTCR), jangkauan itu dianggap tidak memadai dan kurang efektif. Mengingat luas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang besar.
Selain itu, Yohanes menyebut, saat ini TNI AL sudah memiliki Rudal Exocet MM 40 Block-3 buatan Prancis dengan jangkauan mencapai 200 kilometer. Sehingga tambahan daya jangkau Rudal Brahmos dinilai tidak sebanding dengan biaya besar dalam pengadaannya.
Melihat kondisi domestik yang rentan, dia berharap besar pemerintah menghentikan pengeluaran yang tidak proporsional dan segera membatalkan pengadaan Rudal Brahmos. Sehingga uang negara dapat dihemat untuk kebutuhan yang lebih genting dan mendesak.
Tahun lalu, Panglima Angkatan Bersenjata India Jenderal Anil Chauhan yang kala itu masih bertugas menawari Pemerintah Indonesia untuk memodifikasi jet tempur Sukhoi buatan Rusia agar bisa ‘menggendong’ atau dipersenjatai Rudal Brahmos. Tawaran itu disampaikan saat Jenderal Anil bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Hasil pertemuan itu diungkap oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto. Dia menyampaikan bahwa Jenderal Anil menawari langsung Menhan Sjafrie untuk melakukan upgrade pesawat tempur Sukhoi. Sehingga alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut menjadi lebih tangguh.
”Kalau memodifikasi, tadi memang ditawarkan untuk bisa memodifikasi Sukhoi kita untuk bisa membawa (Rudal) Brahmos,” jelasnya.
Namun demikian, Donny menyampaikan bahwa saat pertemuan berlangsung pada akhir Oktober tahun lalu, belum ada kontrak apapun antara Indonesia dengan India terkait dengan rudal tersebut. Sehingga tawaran itu juga belum mendapat respons. Yang pasti, Rudal Brahmos sudah digunakan oleh India untuk berbagai keperluan.
”Tadi juga disampaikan, mereka juga sudah menggunakan Rudal Brahmos untuk ground to ground ataupun ground to sea ataupun air to ground juga,” imbuhnya.
Meski begitu, untuk sementara Indonesia masih mengandalkan pesawat tempur Sukhoi dengan kemampuan dan kapasitas yang saat ini dimiliki oleh TNI AU. Menurut Donny, pesawat tempur tersebut dalam keadaan siap operasi menjaga kedaulatan NKRI.