BURANGA, rakyatsultra.id - Mantan Bupati Buton Utara (Butur) periode 2015-2020 lalu, Abu Hasan ingin kembali membangun di daerah Lipu Tinandeakona Sara tanpa harus berutang.
“Saya tidak mau bikin utang, saya tidak mau mewariskan hutang kepada Bupati selanjutnya. Kalau saya bikin hutang, saya juga bisa melakukan seperti apa yang dilakukan hari ini,” demikian diutarakan mantan Ketua KAHMI Provinsi Sultra dua periode ini, ketika diwawancarai baru-baru ini.
Mantan Ketua Cabang HMI Kota Kendari tahun 1997-1998 ini balik bertanya, apa konsekuensinya dengan utang? Dan dijawabnya, APBD akan tergerus selama delapan tahun, sehingga bakal berdampak pada pembangunan non fisik.
“Pelayanan publik, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Semua akan berpengaruh, terutama pelayanan kepada pelaku-pelaku ekonomi kerakyatan kita seperti petani, nelayan dan lainnya. Yang salah mengapa harus kita bikin utang?,” tandasnya.
Ditanya banyak daerah yang sulit membangun karena kekurangan dana, sehingga memilih berutang atau mengambil pinjaman di lembaga keuangan untuk membangun, baginya hal itu merupakan paradigma (cara pandang, red) yang keliru.
"Banyak pemimpin tidak punya utang, tapi bisa membangun. Daerah sudah punya anggaran, sudah punya dana transfer, punya DAU (Dana Alokasi Umum, red), punya DAK (Dana Alokasi Khusus, red),” beber Abu Hasan.
Mantan Kepala Biro Humas Setda Provinsi ini juga menegaskan Kabupaten Buton Utara merupakan daerah baru, sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak seperti membalik telapak tangan. Baginya, untuk apa membangun jika dengan cara berutang?
“Aspal itu berapa lama kira-kira bisa bertahan?; Empat tahun paling lama. Utang biasanya berapa lama lunas, bisa sampai delapan tahun. Setelah itu aspalnya rusak lagi, mau berutang lagi?,” tegas Abu Hasan.