KMPS Sebut Kinerja Polda Sultra Belum PRESISI, Karena Tidak Bersikap Netral dan Masih Berat Sebelah

KENDARI – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Pembela Sultra (KMPS) menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Sultra. Aksi seperti biasanya mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Demo sempat diwarnai aksi saling dorong antara Polisi dengan Mahasiswa yang minta ingin merangsek masuk ke dalam Mapolda Sultra.

-

Selain itu masa aksi juga melakukan aksi bakar ban sebagai tanda perlawanan akan terus berkobar. Para mahasiswa datang membawa persoalan yang belum terselesaikan. Peristiwa ini terjadi Senin (23/8/2021) sekitar pukul 11.00 Wita. Dalam aksi tersebut Konsorsium Mahasiswa Pembela Sultra (KMPS) menyoroti kinerja Polda Sultra dibawah kepemimpinan Irjen Yan Sultra Indrajaya, dimana Polda Sultra yang jauh dari kata 'PRESISI'.

Salah satu Korlap KMPS Ahmad Saenul, mengatakan bahwa aksi yang mereka lakukan sangatlah beralasan. Pasalnya, Direktur utama PT Adhi kartiko Pratama Ivy Djaya Susantyo, terkesan kebal dari jeratan hukum. Pasca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No ; 378K/Pid/2021 yang menetapkan Ivy Djaya Susantyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Simon Takaendengan selaku Direktur PT Adhi kartiko Mandiri. Hingga hari ini Ivy Djaya Susantyo masih bebas berkeliaran dan masih bisa berbuat kejahatan berulang kepada PT AKM. Yang lebih membuat publik tercengang, PT AKP notabene merupakan lahan hasil penipuan tindak pidana Penipuan yang dilakukan Ivy Djaya Susantyo, masih melakukan aktivitas di atas lahan tersebut bahkan dilindungi oleh Polda Sultra untuk beraktifitas di lahan tambang PT AKM. Hal ini seakan membuat Aparat Penegak Hukum tidak berdaya dalam memberikan keadilan di Bumi Anoa. Kata dia, setelah KMPS mengkaji dan mempelajari kasus ini secara mendalam, mereka berkesimpulan bahwa dengan dinyatakannya pemilik PT AKP bersalah mengambil dan mengalihkan lahan tambang serta segala perizinannya milik PT AKM, maka jelaslah bahwa aktivitas pertambangan PT AKP berada diatas lahan tambang PT AKM karena didasarkan atas hasil kejahatan ‘PENIPUAN’ yang telah dilakukan oleh pemilik PT AKP Ivy Djaya Susantyo sebagaimana Putusan MA RI No. 378K/Pid/2021

Tidak hanya itu, PT AKP beserta seluruh rekan kerjanya yang antara lainnya PT ASKON juga melakukan aktivitas pertambangan di lahan milik PT AKM, dimana mereka telah mengetahui bahwa telah ada putusan MA RI No. 378 K/Pid/2021, yang isi putusannya menyatakan, bahwa pemilik PT AKP dinyatakan sebagai penipu karena telah mengambil dan mengalihkan lahan tambang serta segala perizinannya milik PT AKM. KMPS pun meragukan kinerja Kapolda Sultra dan memandang Polda Sultra yang langsung menanggapi laporan dari pihak PT AKP untuk melakukan penangkapan Kepada Komisaris Utama PT AKM Obong kusuma wijaya, yang merupakan putra asli Konawe Utara. Saat itu , Kata Saenul, Obong Kusuma Wijaya dituduh oleh PT AKP telah menghalang - halangi kegiatan penambangan PT AKP karena datang memberitahukan kepada PT AKP untuk menghentikan aktivitas penambangan pada lokasi milik PT AKM. Atas laporan PT AKP tersebut dikeluarkan SP3 oleh Polda Sultra. Anehnya lagi, Polda Sultra justru membiarkan dan bahkan melindungi PT AKP melakukan aktifitas pertambangan di lokasi milik PT AKM, " Bahwa berdasar hukum dengan merujuk pada putusan MA RI No. 378 K/Pid/2021 dan dengan dikeluarkan SP3 oleh POLDA SULTRAyang menyatakan tindak penghentian aktivitas penambangan PT AKP diatas lahan tambang PT AKM oleh komisaris Utama PT AKM bukanlah tindak pidana pertambangan maka jelas bahwa aktivitas pertambangan PT AKP bersama rekan kerja mereka yang antara lainnya PT ASKON di lahan tambang PT AKM adalah aktivitas penambangan ILEGAL," ujar Saenul KMPS meminta Polda Sultra bersikap netral dan tidak berat sebelah atau terkesan melindungi pelaku kejahatan berbuat kejahatan yang berulang kepada korban. Mestinya Polda Sultra harus bersikap ‘PRESISI’ yang artinya Prediktif,Responsibilitas, Transparansi dan berkeadilan. Dalam orasinya Saenul, mengatakan seharusnya Polda Sultra tidak menempatkan personilnya di PT AKP untuk melindungi aktivitas pertambangan PT AKP diatas lahan tambang PT AKM, "Sikap Polda Sultra ini sama dengan membiarkan penjahat untuk melakukan kejahatan berulang kepada korban," tegasnya. Demonstrasi pun berlanjut di kantor DPRD Sultra, Jl Tebaununggu, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Sekira 30 menit massa menyampaikan tuntutannya, Ketua Komisi III, Suwandi Andi menemui para pendemo. KMPS juga meminta kepada DPRD SULTRA untuk mendorong lembaga peradilan di SULTRA untuk bersikap adil tidak dan tidak melindungi penjahat dan memberikan perlindungan kepada para pemilik PT AKM yang mayoritas adalah pengusaha lokal Sultra yang berikhtiar memajukan Sultra " Seharusnya DPRD Sultra segera bersikap dengan tegas dengan meminta kepada pihak berwenang agar segera menghentikan segala aktifitas penambangan oleh PT AKP beserta rekannya di atas lahan tambang PT AKM. Dan meminta Kepada Pengadilan Negeri Kendari Untuk segera memerintahkan JPU untuk menangkap dan memasukan ke penjara pemilik PT AKP saudara Ivy Djaya Susantyo berdasarkan putusan MA RI No. 378K/Pid/2021," ucap Saenul Ketua Komisi III DPRD Sultra Suwandi Andi mengatakan Kepada pengunjuk rasa, bahwa pihaknya berjanji akan berkunjung ke lahan yang menjadi tuntutan massa aksi. Saat di konfirmasi Harian Rakyat Sultra melalui pesan singkat Whatsapp, Wakapolda Polda Sultra Brigjen. Pol. Drs. Waris Agono, M.Si mengatakan putusan pidana (KUHP) kepada Ivy Djaya Susantyo selaku pemilik PT AKP merupakan Pidana penipuan bukan pertambangannya (UU Minerba), "Itu putusan pidana (KUHP) terkait penipuan bukan pertambangannya (UU Minerba) dan terkait personil Polda Sultradi lahan tersebut Semestinya ada surat permintaan dari pihak masyarakat pengguna pelayanan keamanan dari Polri," katanya

Tim Kuasa Hukum PT AKM sebut WakaPolda Sultra belum mendapat informasi Yang Benar Dari Bawahannya

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum PT AKM Yonatan Nau menanggapi pendapat Wakapolda Sultra Brigjen. Pol. Drs. Waris Agono, M.Si, yang mengatakan penipuan yang dilakukan oleh terpidana Direktur PT AKP Ivy Djaya Susantyo merupakan putusan pidana (KUHP) terkait penipuan dan bukan pertambangan (UU Minerba). Yonatan Nau menilai, WakaPolda Sultra belum mendapat informasi yang benar atau tidak mengerti terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pemilik PT AKP Ivy Djaya Susantyo yang telah diproses oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sultra Kata dia , Wakapolda Sultra belum mendapat Informasi yang benar soal mengapa laporan PT AKP tentang menghalang halangi penambangan legal yang dilakukan oleh saudara Obong kusuma wijaya yang merupakan Komisaris Utama PT AKM di SP3 oleh Polda Sultra. Wakapolda sultra juga belum mendapatkan Informasi yang benar kenapa Rando Kolang yang ditangkap Polres Konawe Utara atas dasar laporan PT AKP karena menghalang halangi penambangan Legal di bebaskan oleh PN Unaha, “Inilah yang kami sesalkan kenapa sekelas Wakapolda tidak mendapatkan informasi yang benar dari bawahannya karena apa bila Jenderal bintang satu itumendapat informasi yang benar maka kami yakin dia akan paham benar atas tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh pemilik PT AKP saudara Ivy Djaya Susantyo sangat erat kaitannya dengan aktivitas pertambangan yang saat ini dilakukan oleh PT AKP diatas lahan PT AKM,” ucapnya Lanjut Yonatan mengatakan , Kalau PT AKM sangatlah mendukung program Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengenai POLRI yang ‘PRESISI’ yang mana POLRI harus Prediktif, Resposibilitas dan Transparansi, “ Kalau program ‘PRESISI’ ini dijalankan dengan benar maka kami yakin Bapak Wakapolda Sultra tidak akan mendapatkan informasi yang salah yang berbuah Bapak Wakapolda Sultra akhirnya sangat tidak mengerti kasus ini yang diproses oleh institusi nya sendiri,” tegasnya Jonatan menambahkan, Sebelumnya PT AKM sudah pernah bersurat kepada Polda Sultra untuk memohon kepada Kepolisian untuk melakukan tindakan pencegahan agar PT AKM tidak mengalami kerugian yang lebih besar. “Tetapi surat tersebut tidak mendapat tanggapan, olehnya itu kami semakin bingung harus mencari perlindungan kemana lagi untuk menghadapi perbuatan kejahatan berulang yang dilakuan pemilik PT AKP saudara Ivy Djaya Susantyo beserta rekan kerjanya yakni PT ASKON,” pungkasnya. (p2)

KMPS Sebut Kinerja Polda Sultra Belum PRESISI, Karena Tidak Bersikap Netral dan Masih Berat Sebelah

Tim Kuasa Hukum PT AKM sebut WakaPolda Sultra belum mendapat informasi Yang Benar Dari Bawahannya

Tags

Polda Sultra

Terkini

Gudang Kertas Bekas di Surabaya Kebakaran, Diduga Akibat Putung Rokok

Budi Arie Minta Maaf soal Pernyataan 'Lebih Cepat dari 2029', Tegaskan Berkaitan dengan Jokowi

Pakai Logo Baru Singa, Hanura Yakin Kader Lebih Semangat Menangkan Pemilu 2029

Alasan Puan Maharani Tak Hadir saat Rapat Paripurna Pembahasan RUU Perampasan Aset

Pengesahan RUU Perampasan Aset Perkuat Upaya Pemerintah Atasi Kemiskinan

Pieter Huistra Gembira, Sejumlah Pemain Cedera di PSS Sleman Mulai Kembali Berlatih

Gempa NTT: 111 Orang Meninggal, 77.912 Rumah Rusak, Bantuan Masih Terus Berdatangan

Bareskrim Ciduk 71 Orang dalam Kasus Judi Casino di Sukoharjo, 30 Tersangka

Kementan Siapkan Strategi Atasi Kekeringan, Kaposkowil Satgas PRR Aceh Bakal Kebut Realisasi Program

BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Daftar Penerima MBG, Ada Taruna Nusantara hingga JIS

Terimbas Kerusuhan Pasca Demo di DPR, Pos Polisi Slipi dan 5 Truk di Kemanggisan Rusak

Sudah Bangun Dapur dan Ngutang ke Bank, Mitra MBG Diminta Tunggu Aktivasi hingga Oktober

PR MBG Segunung, Prabowo Andalkan Jantung Kuat Sudaryono

Alasan Puan Maharani Tak Hadir saat Rapat Paripurna Pembahasan RUU Perampasan Aset

Jelang Super League 2026/2027, Persija Resmi Gandeng Upbit sebagai Sponsor Klub

Alumni UI Dibidik Masuk Dunia Industri, Dany: Ada Karpet Merah

4 KA Alami Keterlambatan Imbas Gangguan Operasional, KAI Daop 8 Minta Maaf

Resep Chawanmushi ala Jepang, Lembut dan Hemat Dibuat Sendiri di Rumah

Api yang Belum Dijawab RUU Kehutanan

Diduga Jual Miras Tanpa Izin, Warkop di Putro Agung Ditindak Satpol PP Surabaya