KENDARI, RSONLINE – Pascaparipurna pemandangan umum fraksi dalam dewan antara DPRD dan Pemprov Sultra, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sultra, Hado Hasina bersama anggota dewan Komisi III DPRD Sultra menggelar rapat tertutup terkait dengan tidak terpeliharanya 69 unit pelabuhan laut yang ada di Sultra, Rabu (28/9).
Saat diwawancarai usai pertemuan, Hado Hasina menuturkan salah satu agenda pertemuannya dengan komisi III, yakni membahas tentang sarana perhubungan khususnya pelabuhan. Ia menjelaskan, dari 69 unit pelabuhan laut termaksud 16 pelabuhan penyeberangan di dalamnya yang dibangun oleh pemerintah pusat di 17 kabupaten/kota di Sultra, hingga kini tidak terawat dan terpelihara dengan baik.
Penyebabmya, kata Hado, itu karena tidak dianggarkan sama komisi III DPRD Sultra, harusnya pada sector perhubungan ini dijadikan salah satu prioritas untuk di anggarkan.
Menurutnya, Hampir semua pelabuhan di Sultra belum lengkap sarana prasarananya utamnya dibidang pelayanan keselamatan, seperti pelabuhan Pomalaa, kaledupa, ereke, Lapuko, danlainnya. Sementara, untuk pelabuhan penyeberangan yang tidak terawatt dan kurang fasilitasnya, meliputi pelabuhan Feri Amolengo – Ereke, Tampo – Raha, Waara – Buton.
“Insya allah mereka tanggap dan segera menganggarkannya, perawatan itu tidak akan jalan kalau tidak ada uangnya. Apalagi, ini juga berkaitan dengan keselamatan, lebih baik tidak berangkat dari pada tidak pernah sampai ke tujuan,”tuturnya.
Selain perawatan, lanjut dia, dari sisi fasilitas serta pelayanan keselamatan seperti pengadaan mercusuar juga masih sangat kurang. Dikatakan demikian, jikalau kita melewati sebuah pelabuhan yang tidak ada lampu mercusuarnya, tentu itu dapat membahayakan keselamatan.
“Fasilitas yang sudah dibangun oleh Negara dan dikelola oleh gubernur dan kami selaku pelaksanaan saat dioperasikan, yang diprioritaskan disitu adalah keselamatan. Nah inilah, karena komisi tidak disampaikan, sehingga mereka mengaku tidak tau akan perawatan pelabuhan tersebut,” akunya.
Untuk itu, dalam pembahasan perubahan APBD kali ini, pihaknya berharap kepada Komisi III untuk dapat dimasukan dalam pembahasan anggaran.
Menanggapi pernyataan Kadishub Perhubungan, Ketua Komisi III DPRD Sultra H Tahrir Tasruddin, mengaku belum mengetahui terkait anggaran biaya perawatan serta sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan. Namun demikian, lanjut dia, pihaknya telah membicaran ini dengan Kadishub Perhubungan, untuk mengusulkan anggaran perawatan 69 unit pelabuhan laut termaksud 16 pelabuhan penyeberangan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2016.
“Kita dikomisi III bersikap kolektif didalam pembahasan anggaran. Artinya, dipembahasan anggaran yang sangat sempit dan terbatas serta anggaran daerah yang minim, ini nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada,” terangnya.
Terkait dengan besaran anggarannya, jelas Tahrir, itu belum dibahas karena akan dibahas dulu dalam rapat gabungan komisi pada hari Senin (28/9) mendatang, dan berapa cakupannya itu tergantung kadishubnya yang selipkan disitu.
“Seandainya, penyerahan RKA-nya cepat masuk ke komisi kemarin, mungkin sudah tuntas pembasahannya dan menjadi langkah prioritas dimasukan dalam perubahan APBD. Kita juga prihatin, kalau pelabuhan kita di Sultra ini tidak terawatt dengan baik,” tandasnya.(p8/b/alp)