RAKYATSULTRA.COM, KENDARI - Pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra yang semula ditargetkan Rp 2.641 triliun, berubah menjadi Rp 2.453 triliun atau berkurang sekitar Rp 187 milyar lebih.
Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, H Saleh Lasata, Selasa (27/9), saat menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dan raperda perubahan APBD Sultra tahun anggaran 2016, dalam rapat paripurna dewan.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra itu, dihadiri 37 anggota dewan bersama unsur muspida dan para pimpinan SKPD lingkup Pemprov Sultra, dimana terungkap bahwa salah satu penyebab berkurangnya pendapatan tersebut, adanya kebijakan pemerintah pusat berupa pemotongan dana transfer daerah, baik dari sektor DAU maupun DAK, serta pengurangan dana bagi hasil.
Sementara itu, lanjut Saleh Lasata, untuk struktur pendapatan daerah, khususnya dalam sektor PAD semula ditargetkan sebesar Rp 558 milyar lebih, mengalami kenaikan menjadi Rp 617 milyar atau meningkat 10.56 persen.
"Kenaikan tersebut, berasal dari pendapatan pajak rokok Rp 24.695 milyar, bunga deposito Rp 21 milyar, dan BLUD RSUD Bahteramas Rp 13.284 milyar," tutur Saleh Lasata.
Kemudian, lanjutnya, untuk pendapatan dari sektor dana perimbangan, itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Semula ditargetkan Rp 1.498 triliun meningkat menjadi Rp 1.820 triliun.
Dia menerangkan, pada penerimaan pembiayaan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp 232 milyar lebih, meningkat menjadi Rp 450 milyar lebih atau mengalami kenaikan sebesar Rp 218 milyar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) baik belanja langsung maupun tidak langsung.
"Silpa ini nantinya, kita akan manfaatkan kembali untuk program dan kegiatan yang tersebar dibeberapa SKPD," terangnya.
Sedangkan untuk belanja daerah, tambah dia, secara keseluruhan semula dianggarkan Rp 2.769 triliun berubah menjadi Rp 2.802 triliun atau bertambah sebesar Rp 33.876 milyar. Dengan rincian belanja tidak langsung semula dianggarkan Rp 1.525 triliun berkurang menjadi Rp 1.510 triliun.
"Sedangkan belanja langsung, itu mengalami peningkatan yang semula dibahas Rp 1.244 triliun bertambah menjadi Rp 1.292 triliun," jelasnya.
Intinya, masih kata dia, secara umum belanja daerah tersebut diarahkan untuk mencapai prioritas pembangunan. Diantaranya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi pemerintahan daerah, pembangunan ekonomi, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur kewilayahan serta kawasan startegis, dan memantapkan kebudayaan daerah.
Pascapenyampaian pidato dari Wagub Sultra, rencananya rapat paripurna akan dilanjutkan pada Rabu (28/9), dengan pemandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan atas raperda tetang perubahan APBD Sultra tahun 2016.(p8/b/put)