RAKYAT SULTRA .id - 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disiagakan guna menjamin ketersediaan pangan bagi ribuan pengungsi pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8) dini hari.
Alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang biasanya menyasar anak-anak sekolah kini sementara waktu dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan konsumsi para korban terdampak. Langkah tanggap darurat ini dipastikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa NTT di Jakarta, Minggu (16/8).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, pengalihan layanan ini dilakukan mengingat aktivitas belajar-mengajar di sejumlah sekolah terdampak terhenti akibat kerusakan fasilitas maupun kebijakan libur darurat.
Menurutnya, pemanfaatan fasilitas SPPG ini menjadi solusi instan yang efektif agar pasokan nutrisi pengungsi di titik-titik penampungan tetap terpenuhi selama masa krisis.
"Karena sekolahnya tidak diberikan, nah dikasih ke Pengusiaan. Ini akan sangat bermanfaat," lanjutnya.
Pembagian Dua Posko Bantuan Utama di Flores
Guna mengoptimalkan alur distribusi logistik di wilayah terdampak yang cukup luas, Mendagri merekomendasikan pembentukan dua posko penanganan utama di Pulau Flores.
- Posko Timur Flores: Berpusat untuk menjangkau penanganan darurat di wilayah Kabupaten Ende, Sikka, Ngada, dan sekitarnya.
- Posko Barat Flores: Berlokasi di Labuan Bajo guna mengover kebutuhan pengungsi di kawasan Manggarai Barat, Manggarai, hingga Manggarai Timur.
Penyesuaian Regulasi dan Operasional Badan Gizi Nasional
Menanggapi situasi darurat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan seluruh unit SPPG di kawasan terdampak untuk menempatkan keselamatan kerja sebagai prioritas utama sembari menyesuaikan operasional layanan.
Kepala BGN Sudaryono mengonfirmasi bahwa Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam sedang dalam proses revisi agar relevan dengan kondisi lapangan terkini.
"SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait. Sementara SPPG terdekat yang operasionalnya tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan, termasuk membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan di sekitar wilayah bencana," terang Sudaryono.
Seluruh pengelola SPPG kini diinstruksikan berkoordinasi erat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah daerah setempat demi memastikan distribusi bantuan pangan berjalan cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi.
