RAKYAT SULTRA.id-Komisi C DPRD Kota Surabaya mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengoptimalkan 69 halte sebagai media iklan. Langkah ini berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan mengatakan saat ini terdapat 77 halte yang tersebar di berbagai titik di Kota Pahlawan. Dari jumlah tersebut, baru 8 halte yang sudah dimanfaatkan sebagai media promosi.
"Dari delapan halte tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperoleh PAD sebesar Rp 583 juta, sehingga peluang peningkatan pendapatan saya kira masih sangat terbuka," ucapnya, Minggu (26/7).
Menurut Eri, kerja sama dengan pihak swasta melalui pemasangan iklan maupun skema hak penamaan (naming right) berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
”Artinya, terdapat potensi 69 halte dimanfaatkan, ini harus segera dioptimalkan pemkot untuk meningkatkan PAD, karena dari 8 halte saja (media iklan), sudah mendapatkan lebih dari setengah miliar,” imbuh Eri.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai banyak halte di Surabaya berada di lokasi strategis dengan nilai komersial tinggi, sehingga berpotensi ditawarkan kepada pihak swasta sebagai media promosi.
Pemanfaatan halte juga tidak hanya melalui pemasangan iklan atau logo perusahaan. Pemerintah juga dapat menawarkan skema naming right atau hak penamaan halte yang telah diterapkan di berbagai kota besar.
Skema hak penamaan dinilai mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak swasta.
”Bahkan untuk pemberian hak nama misalnya halte Basuki Rahmat, itu kan tentu kalau di appraisal ada beda lagi nilainya jadi bukan hanya nempel iklan di situ logonya, tapi juga dalam bentuk naming right (hak penamaan),” katanya.
Contoh lainnya adalah halte di depan Hotel Bumi, kawasan Embong Kaliasin, Surabaya. Menurut Eri, lokasi halte ini memiliki visibilitas tinggi, sehingga berpotensi menghasilkan nilai ekonomi lebih besar jika dikelola optimal.
Eri berharap Dishub bersama Pemkot Surabaya segera menyiapkan langkah konkret agar 69 halte yang belum dimanfaatkan dapat ditawarkan kepada investor maupun perusahaan yang berminat bekerja sama.
"Optimalisasi fasilitas halte juga menjadi cara memaksimalkan aset publik milik pemerintah. 69 halte yang belum diutilisasi ini kalau semuanya didorong, bisa meningkatkan pendapatan yang signifikan,” terang Eri.
Ia meyakini optimalisasi 69 halte dapat menjadi sumber baru PAD Surabaya. Hasilnya diharapkan menopang pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Pahlawan.
