RAKYAT SULTRA.id-PLN mengungkapkan Indonesia surplus hidrogen sebesar 125 ton per tahun. Hal ini dikarenakan Indonesia hanya memakai 75 ton hidrogen dari 200 ton yang diproduksi.
"Kami produksi 200 ton, yang dipakai 75 ton. Sisanya 125 ton itu nganggur," tutur Darmawan dalam acara pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa, (21/7/2026)
Darmawan menuturkan, setiap pembangkit PLN pasti memproduksi hidrogen. Ia menuturkan, hidrogen yang diproduksi digunakan dalam sistem pendingin pembangkit. Namun, hanya 75 ton yang dimanfaatkan sehingga menyebabkan surplus sebesar 125 ton.
Seiring hal itu, salah satu langkah yang ditempuh untuk memanfaatkan surplus hidrogen tersebut adalah membangun Hydrogen Refueling Station (HRS) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH).
"Rantai pasoknya dari mana? Nah, kami (PLN) kolaborasi dengan Pertamina. Jadi, kalau Hydrogen Refueling Station itu sudah ada dan siap pakai. Tetapi, mobilnya belum ada,” ujar Darmawan.
"Barangkali Bapak (Bahlil) bisa melobi ke Gubernur DKI, begitu. TransJakarta," kata Darmawan.
Ia pun mengungkapkan telah melakukan diskusi dengan pabrik kendaraan Jepang, Jerman, maupun China ihwal ketersediaan bus hidrogen.
Apabila pemerintah akan memanfaatkan hidrogen sebagai bahan bakar untuk sektor transportasi, seperti TransJakarta, Darmawan menuturkan, PLN akan berkolaborasi dengan Pertamina dalam hal penyediaan armada bus yang menggunakan hidrogen.
"Nanti Pertamina dengan PLN bersama-sama menyediakan busnya. Tinggal kemudian nanti bus hidrogen ada logonya ESDM, PLN, Pertamina, kita berkolaborasi membangun transportasi berbasis hidrogen,” kata Darmawan.
Sebelumnya, empat sektor pemanfaatan utama dari pengembangan ekosistem energi hidrogen nasuonal. Hal itu tertuang dalam Peta Jalan Nasional Hidrogen dan Amonia.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dikutip dari Antara, Selasa, (21/7/2026).
“Di sini kami juga sedang mengembangkan fase pemanfaatan bagi beberapa sektor, termasuk industri, sektor transportasi, pembangkit listrik, dan komoditas ekspor,” ujar Eniya.
Eniya menuturkan, peta jalan tersebut mengatur sistem implementasi ekosistem pengembangan hidrogen dan amonia di Indonesia guna mencapai tujuan jangka panjang.
Rencana aksi merinci langkah-langkah konkret dengan target dan tonggak yang terukur; serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi yang efektif dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
“Dalam jangka pendek, kami juga ingin melakukan pemantauan dan evaluasi karena peta jalan nasional kami telah diterbitkan,” kata Eniya.
Eniya menuturkan, 2025-2034 merupakan fase inisiasi jangka pendek dan pengembangan serta integrasi.
“Jadi, langkah pertama untuk jangka pendek adalah fase inisiasi. Kita berada di fase inisiasi saat ini. Seperti yang kita ketahui, pengembangan hidrogen sudah dilakukan secara luas, dan tidak hanya dapat diubah menjadi listrik, tapi juga dapat bergabung dalam konsep bahan bakar ganda,” ujar dia.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.