MUBAR, rakyatsultra.id - Ketua Apdesi Muna Barat Armaya menepis pernyataan Komite Pemerhati Pemerintah dan Demokrasi Indonesia (Koppdi) yang menuding Pj Bupati Mubar, Dr Bahri mencari keuntungan pribadi, dalam aksi unjuk rasa di Kemendagri baru-baru ini.
Menurut Armaya, Pj Bupati Muna Barat telah memperlihatkan kinerjannya dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan melakukan tata Kelola perbaikan pemerintahan dengan meningkatnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang sebelumnya mencapai angka 41,8 % naik menjadi 51,13 % dengan Kategori CC.
Juga mendukung Percepatan Program Konvergensi Penanggulangan Stunting Melalui Desa Lokus Prioritas, serta telah menaikan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia dari 65,48% tahun 2021 meningkat menjadi 66,21%.
“Pj Bupati Muna Barat tahun 2022 berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 13,96 tahun 2022 turun 13,85% ditahun 2022 Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Lima kelurahan sebagai upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden dalam hal penuntasan kemiskinan ekstrim,” kata Armaya.
Armaya menyebut, Kabupaten Muna Barat berdasarkan penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman, meraih nilai sebesar 69,27 dengan Kualitas Sedang Kategori C (Peringkat 1 se-Sultra). Hal ini merupakan capaian besar karena tahun 2021, Mubar hanya memperoleh nilai 34,19 dengan zonasi merah.
“Dengan beberapa capaian Pj Bupati Muna Barat tersebut membuktikan bahwa Dr.Bahri pro terhadap rakyat serta serius membangun daerah,” ucapnya.
Selain itu, Armaya menyebut gerakan yang dilakukan di Kemedagri 27 Februari 2023 semua hanya spekulasi, menggiring opini menyesatkan buat rakyat Muna Barat.
