Laode Radjab Jinik: Bekerjalah berdasarkan Undang-undang, bukan berdasarkan keinginan perut.
KENDARI, Rakyatsultra,-- Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Laode Radjab Jinik sindir pernyatan Kepala KSOP Kendari Letkol Marinir Agus Winarto yang menantang warga untuk melaporkan kepada Tuhan terkait polemik bongkar muat Pelabuhan Bungkutoko.
Rajab Jinik menyayangkan, apa yang dilontarkan kepala KSOP terlalu berlebihan. Politikus partai Golar tersebut juga menyebut sikap perwira menegah angkatan laut itu terlalu arogan dan tidak paham regulasi atau undang-undang.
“Terkait pemberitaan yang beredar ke publik dan apa yang disampaikan Kepala KSOP Kendari, saya pikir terlalu berlebihan dan arogansinya terlalu tinggi. Kami DPRD Kota Kendari khususnya Komisi III yang memang juga ada kemitraan, nantinya akan berkoordinasi dengan KSOP sekaligus nanti kita akan memanggil masyarakat buruh yang betul- betul merasa dirugikan atas apa yang dilakukan oleh Letkol Marinir Agus Winarto itu,” ucapnya. Senin (24/1/2021).
Dia mengatakan, DPRD Kota Kendari akan memanggil dan mencoba melihat secara terang benderang tentang masalah yang hari ini di alami masyarakat di kawasan Pelabuhan Bungkutoko, yang mayoritas berprofesi sebagai buruh pelabuhan di Kawasan Pelabuhan Bungkutoko dan Pelabuhan Peti Kemas New Port Kendari.
“Yang jelas, yang dirugikan itu masyarakat Kendari , jangan seperti itulah arogansi KSOP Kendari. Bekerjalah berdasarkan undang -undang bukan bekerja berdasarkan keinginan perutnya. Bekerjalah dengan tidak berdasarkan emosi,” sindir Rajab.
Pria kelahiran Buton itu menegaskan, apapun kebijakan yang dikeluarkan KSOP Kendari terkait dengan teknis pelaksanaan bongkar muat di Pelabuhan Bungkutoko bilamana masyarakat mempertanyakan hal itu, Kepala KSOP Kendari mestinya harus menjawab dengan baik, tidak perlu harus menyampaikan secara emosional, dengan meminta masyarakat untuk melapor ke Tuhan.
“Emang dia siapa?, Emang negara ini dia yang kelola sendiri? emang, selain Tuhan apa sudah nggak ada lagi? kita ini sebagai penyelenggara pemerintah adalah pelayan rakyat. Jadi memang harus patuh dengan apa keinginan rakyat. Kita tinggal sesuaikan dengan aturan yang berlaku,” tanya Radjab.
Legislator DPRD Kota Kendari yang aktif mengawal kepentingan rakyat itu mengatakan, mestinya Kepala KSOP Kendari harus tahu, ketika kekuasaan rakyat yang hari ini mempertanyakan sesuatu, jangan seperti itu karena sebagai penyelenggara negara dia sebagai pelayan rakyat.
“Dari topi sampai, kaos kaki dibiayai oleh rakyat. Karena sistem demokrasi kita dari adalah dari rakyat untuk rakyat. Dari KSOP Kendari untuk masyarakat Kota Kendari. Bukan dari Tuhan ke Kepala KSOP Kendari, terus ke masyarakat Kota Kendari,” sesalnya.
Rajab menambahkan, bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran buat semua pihak, tetapi yang disesalkan apa yang disampaikan perwira menengah TNI Angkatan Laut tersebut terkait dengan persoalan aspirasi masyarakat yang mempertanyakan persoalan bongkar muat yang ada di Pelabuhan bungkutoko.
“Mereka itu buruh yang hidup dengan mengandalkan hanya ketika ada kegiatan. Kalau dibuat seperti itu berarti ke depannya KSOP ini akan terus arogan. Tetapi masyarakat Bungkutoko tidak perlu risau, kami sebagai wakil rakyat akan menyelidiki apa yang sebenarnya, yang dilaporkan masyarakat dan terjadi selama ini di Pelabuhan Bungkutoko dan Pelabuhan Peti Kemas New Port Kendari. Apakah KSOP Kendari dan PT Pelindo Cabang Kendari sudah menjalankan yang sesuai teknis pelabuhan sana,” tegas Radjab.
Radjab bilang, kalau sudah seperti ini, apa yang dilakukan oleh kepala KSOP Kendari sudah berlebihan. Sikap ini menggambarkan citra pemimpin yang tidak merakyat. Tidak mementingkan kepentingan rakyat. Bila hal ini dibiarkan, pihaknya yakin dan percaya ke depan, dengan apa yang menjadi masalah di pelabuhan, baik itu Pelabuhan New Port maupun Pelabuhan Bungkutoko, masyarakat akan merasa takut dan tidak akan pernah ada solusi yang ditimbulkan oleh KSOP Kendari .
“Nanti kita akan panggil, saya atas nama Ketua komisi III DPRD Kendari akan memanggil dan menginvestigasi masalah ini. Kami akan memanggil masyarakat dan berkoordinasi dengan Kepala KSOP Kendari. Walaupun Kepala KSOP Kendari itu instansi vertikal, tetapi bahwa dia hari ini berkedudukan di Kota Kendari. Kalaupun nanti dia koordinasi di tingkat yang lebih tinggi, kita juga akan koordinasikan di Kementrian Perhubungan Darat dan Laut. Paling tidak kita minta perwakilan kita di DPR RI , kenapa tidak?, “ tandasnya. (p2/b/aji)
