RAKYATSULTRA.COM, KENDARI - Anggota Komisi I DPRD Sultra, Tumaruddin SSi dalam waktu dekat ini akan berkonsultasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sultra, terkait adanya kebijakan pusat melalui BKN soal informasi dibukannya penerimaan CPNS.
Dimana, kata Tumaruddin, dalam penerimaan yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo nantinya, hanya ada beberapa formasi saja, yakni Guru Garis Depan (GGD), Bidan dan Dokter PTT, perawat, penyuluh pertanian, sekolah lulusan ikatan dinas, petugas pajak, tenaga penegak hukum, dan jabatan sangat strategis lainnya.
Meski belum jelas kapan akan dibuka pendaftaranya, lanjutnya, namun BKD harus menjemput bola untuk berkoordinasi dengan pusat. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah Sultra mendapatkan kuota.
"Kita baru dapat informasinya, tetapi pada prinsipnya rekruitmen pegawai tersebut bertujuan, agar bagaimana bagaimana pelayanan dimasyarakat bisa lebih efisien dan efektif," terangnya.
Selama ini, kata dia, problem yang terjadi dalam perekrutan CPNS, itu minim sekali memprioritaskan daerah-daerah terpencil khususnya pada tenaga kesehatan dan pendidikan. Sehingga dengan adanya formasi yang memprioritaskan pada daerah-daerah terpencil, pihaknya sangat mendukung agar penyebaran tenaga kesehatan, guru, ataupun tenaga lainnya bisa lebih merata.
"Kita pasti akan mendorong itu, jangan sampai banyak tenaga-tenaga yang sudah lama mengabdi khususnya didaerah terpencil, tetapi tidak diangkat ataupun tidak diperhatikan oleh pemerintah," akunya.
Kemudian, lanjut dia, apabila nantinya Sultra mendapatkan kuota dalam pendaftaran CPNS, maka pemprov harus lebih cermat untuk bisa memberikan peluang ataupun prioritas kepada daerah-daerah yang terpencil.
Olehnya itu, selaku komisi yang membidangi persoalan tersebut, rencananya dalam waktu dekat ini. pihaknya akan mengecek ke BKD untuk memperjelas ada tidaknya kuota di Sultra. (p8/b/put)
