KENDARI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, Nursalam Lada berharap kepada pemerintah pusat agar dalam pengurusan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) itu lebih disederhanakan.
Ungkapan itu disampaikan, pascapernyataan dari presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini terkait dengan banyaknya guru-guru dan kepala sekolah terkesan lebih fokus mengurus SPJ dibanding mengajar diruangan kelas. Jum’at (23/9)
Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan para guru dan kepala sekolah lebih fokus mengurus SPJ ketimbang mengajar, itu dikarenakan format SPJ yang begitu rumit. Sehingga, untuk menyelesaikannya, membutuhkan waktu berhari-hari.
“Ini juga yang harus di pahami oleh pemerintah. Saya sendiri saja, merasa rumit mengisi format SPJ itu, bahkan waktu saya sampai tersita sampai dua hari kita selesaikan,” tuturnya.
Sebenarnya, Kata Nursalam, bukan hanya guru-guru yang kesulitan dalam menyelesaikan SPJ, hampir semua instansi juga ikut merasakan. Apalagi, hal-hal yang bersentuhan langsung dengan Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP), itu rumit sekali.
Ia mengatakan, banyak dari masyarakat yang selalu mengeluh soal pengisian formatnya, selain rumit juga memakan waktu berhari-hari. Ditambah, format yang disediakan bukan diisi oleh petugas pajak melainkan masyarakat langsung, sementara banyak dari masyarakat yang tidak mengerti dengan angka-angka dan segala macamnya.
Untuk itu, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, apapun yang menjadi kebijakan pusat itu disetujui, hanya saja untuk persoalan SPJ ini memang sangat penting untuk disederhanakan.
“Kita ini taat pajak, akan tetapi perlu penyederhanaan dalam pengisian formatnya agar para guru-guru dan semua insntansi baik pusat maupun daerah bisa menunaikan kewajibannya baik dalam menjalankan tugasnya sesuai profesinya maupun tugas tambahan lainnya khususnya pengurusan SPJ,” tandasnya. (p8/b/alp)
