KENDARI, rakyatsultra.id - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat Realisasi Belanja Negara di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp22.432,03 Miliar atau 83,54% dari pagu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan Realisasi Belanja sampai dengan 15 Desember 2023 sudah mencapai Rp24.523,83 Miliar atau 91,24% dari pagu APBN yang dirilis oleh DJPb Sultra di KPPBC TMP C Kendari, Kamis (21/12).
Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan menerangkan bahwa Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp7.725,08 miliar (81,56% dari pagu APBN) yang terdiri antara lain Belanja Pegawai sebesar Rp2.257,58 miliar (92,02% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp3.105,54 miliar (77,35% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp1.848,33miliar (78,07% dari pagu APBN), Belanja Hibah sebesar Rp 4,98 Miliar (35,97% dari pagu APBN)dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp8,66 Miliar (97,01% dari pagu APBN).
"Kanwil DJPb Sultra telah mengambil langkah strategis dalam rangka percepatan realisasi
belanja dan pencapaian output kepada satuan kerja, melalui surat nomor S403/WPB.28/2023 tanggal 14 Maret 2023 hal Monitoring Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja sampai dengan bulan Februari 2023. Selain itu kami juga secara aktif terus berkoordinasi dengan KPPN guna mendorong satker agar segera melaksanakan akselerasi belanja pada periode berikutnya khususnya untuk belanja barang dan belanja modal," tuturnya.
Ia juga mengatakan, penyaluran TKDD sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp15.206,95 Miliar (84,53%). Belanja Transfer ke daerah wilayah Sultra mengalami penurunan realisasi sebesar 3,61% dibandingkan realisasi tahun 2022 disebabkan penurunan realisasi pembayaran DAU dan realisasi pembayaran DBH sebesar Rp488,9 M dan Rp202,02 M secara berurutan.
"Kinerja Pendapatan Tumbuh Tinggi Didukung Semua Komponen Pendapatan negara melanjutkan kinerja yang baik dari tahun lalu, dan diharapkan berlanjut ke depan, seiring dengan pemulihan ekonomi dan dampak implementasi reformasi struktural. Sampai dengan bulan 30 November 2023, pendapatan negara netto tercapai sebesar Rp4.015,9 miliar meningkat sebesar 3,58% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 atau sebesar kurang lebih Rp138,81 M," ujarnya.
Sambubungnya, penerimaan Pajak Netto sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp3.190,23 miliar, turun sebesar Rp18,02 M (0,56%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Penurunan pendapatan perpajakan tersebut dipengaruhi atas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai untuk bijih Nikel. Penerimaan Bea dan Cukai sampai dengan 30 November 2023 adalah sebesar Rp107,11 Miliar, yang terdiri dari penerimaan Bea Masuk sebesar Rp106,19 miliar dan penerimaan Cukai sebesar Rp924,58 juta.
"Realisasi PNBP dan BLU sampai dengan akhir 30 November 2023 mencapai Rp825,67 Miliar. Yang terdiri dari pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp502,65 Miliar dan pendapatan BLU sebesar Rp323,02 Miliar. Penerimaan tersebut naik 23,42% dari penerimaan tahun 2022 yang sebesar Rp669,01 Miliar. Penerimaan negara pada sektor PNBP berasal dari penerimaan pengembalian uang negara, Biaya Pendidikan Universitas non BLU, Jasa Kepolisian
aktivitas pelabuhan, bandar udara, izin keimigrasian, penerbitan surat-surat kendaraan bermotor, dan dari pendapatan Badan Layanan Umum yang terdiri dari BLU Universitas (Universitas Halu Oleo) dan BLU RS (RS Bhayangkara)," ujarnya. RS
