TIRAWUTA, rakyatsultra.id - Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur (Koltim) bersiap untuk menyalurkan sebanyak 130 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada 13.000 penerima di seluruh Koltim pada bulan ini.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau Ketapang Koltim, Dr. Ir. Idarwati MM, mengungkapkan kesiapan tersebut setelah memeriksa kualitas CPP Tahap II untuk bulan ketiga, November 2023, di Gudang Bulog Koltim Desa Tawainlau, Senin (13/11).
"CPP sebanyak 130 ton ini siap di distribusikan ke 12 kecamatan se-Koltim pada bulan November ini. Semoga bisa bermanfaat bagi penerima dan dapat menekan laju inflasi," ujarnya.
Idarwati menjelaskan bahwa hasil peninjauan di Gudang Bulog menunjukkan bahwa Pemda Koltim telah menyiapkan 500 ton beras hingga akhir tahun, yang dinilainya sudah mencukupi. Pemeriksaan kualitas dan mutu beras CPP dilakukan berdasarkan anggaran dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), dengan data dari Dinas Sosial Koltim melalui Kementerian Sosial RI.
Pemberian CPP sebesar 130 ton per bulan selama tujuh bulan ini dimulai pada bulan April. Langkah ini merupakan upaya keras Pemda dalam melakukan pendataan dan dinergitas terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menekan inflasi beras, yang masih tinggi akibat faktor alam seperti El Niño dan gagal panen.
"Perhatian pemerintah terutama dinas terkait adalah bagaimana menjaga distribusi beras dan ketersediaan 11 bahan pokok sampai pada pelosok desa. Karena kalau kemungkinan turun harga, sudah agak sulit, apalagi harga gabah sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500. Ini juga bertujuan agar petani kita bisa tersenyum," beber Idarwati.
Bupati Koltim Abd Azis SH MH, melalui program Gemas Koltim, memberikan bantuan dalam menindaklanjuti desa rawan pangan sebanyak 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 60 desa. Program ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim dengan memberikan sembako yang telah dihitung kebutuhan gizi protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan garam beryodium bagi keluarga yang masuk dalam kategori rawan pangan serta masyarakat yang terindikasi stunting.
Dalam upaya mendistribusikan pangan khususnya beras, Pemda Koltim bekerja sama dengan Bulog melalui toko mitra untuk menjual beras Stabilisasi Harga Pangan (SHP) di setiap toko mitra di kecamatan. Dinas Ketapang Koltim menjadi fasilitator dalam memastikan ketersediaan beras murah dan terstandar di setiap kecamatan.
Idarwati menegaskan bahwa koordinasi dan kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperlukan untuk menjaga indeks perkembangan harga, terutama pada komoditas seperti cabe, daging, ikan, gula pasir, minyak goreng, dan tabung gas. Pemda Koltim juga akan melanjutkan kegiatan gerakan pasar murah pada sembilan bahan pokok untuk 12 kecamatan. Melalui peta kerawanan pangan yang dibuat oleh Dinas Ketapang, mereka akan memantau desa-desa yang masih rawan pangan.
"Kerja sama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi oleh OPD memerlukan kreativitas masing-masing pimpinan dengan berbagai strategi. Bupati sangat mendukung melalui anggaran dalam menekan inflasi ini," tutupnya. HDI/RS
