KENDARI, rakyatsultra.id - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melaksanakan Rapat Koordinasi evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 di Hotel Claro, Selasa (7/11).
Dalam pembukaan rakor ini turut dihadiri secara langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, Ketua DPRD Sultra Abdulrahman Shaleh, Rektor Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Prof Andi Bahrun, perwakilan Universitas Negeri dan Swasta se-Sulawesi Tenggara, jajaran Kepala Biro Sekretariat Jendral Kemenkumham, Perwakilan Pimpinan Instansi Vertikal, Inspektur Daerah, para Kepala OPD Sultra, perwakilan kabupaten/kota se-Sultra, tim perancang peraturan perundang-undangan.
Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menjelaskan, dengan rakor tersebut pihaknya dapat segera mengetahui adanya kendala dan persoalan yang menghambat pencapaian kinerja dan anggaran yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk itu, ia minta kepada Kakanwil para Kadis dan Kepala UPT segera mengambil langkah dan strategi sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang ada serta bagaimana meningkatkan akselerasi percepatan kinerja jajarannya. "Waktu efektif untuk menyelesaikan target kinerja di tahun 2023 ini hanya tersisa 54 (lima puluh empat) hari," jelasnya.
"Sebagai bentuk sinergitas Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda juga dilaksanakan FGD penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi. Untuk itu, kita akan menysun naskah akademiknya dan rancangannya, namun pada intinya ketika kita melaksanakan pembangunan ini semua berbasis data bukan berdasarkan asumsi dan perkiraan. Tentu ini lakukan yntuk kita semua sehingga di dalam mekanisme pelaksanaannya dapat tepat sasaran dan tidak salah lokasi," ujarnya.
Ditempat yang sama Rektor Unsultra Prof Andi Bahrun mengatakan, Ini merupakan kesempatan yang bagus karena piahknya dilibatkan dalam perancangan penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi. Untuk itu, pihaknya sudah mengirim dua orang pada masing-masing perguruan tinggi termasuk dengan Unsultra untuk membantu penyusunan Data Desa Presisi.
"Ini sangat positif, apa lagi ini yang pertama di Indonesia. Makanya untuk mendapatkan suatu rancangan yang baik harus melibatkan para pihak termasuk perguruan tinggi begitu juga dengan implementasinya. Tentu untuk mencapai hasil yang baik kita harus melibatkan banyak piahk khususnya perguruan tinggi. Saya kira ini suatu langkah yang terbaik untuk rancangan tersebut agar tepat sasaran," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba mengatakan, rakor ini dalam rangka melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran pada triwulan III Tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Kegiatan itu dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari 7-9 November.
"Kami menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi dan capaian kinerja, sekaligus dilaksanakan FGD penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa/kelurahan presisi. Untuk itu, kami mengharapkan arahan dan masukan dari Pimpinan, bagaimana strategi percepatan pelasanaan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan," ujarnya. RL/RS
