KENDARI, rakyatsultra.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin, (23/10).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri RI Tomsi Tohir, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Deputi Bidang Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Ir. Dedi Nursyamsi, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bambang Wisnubroto, Kasatgas Pangan Polri, Jamdatun, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono serta semua Stakeholder yang terkait Pengendalian Inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Turut hadir dari jajaran Pemprov Sultra yakni Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sultra Hj. Siti Saleha, Dandim 1417/Kendari Kolonel (Czi) Bintarto J.Y, Kadis Kominfo Sultra diwakili Kabid TIK Sultan, Sekretaris Dinas ESDM Sultra Ridwan Botji, BPS Sultra, Kasubdit Indagsi Polda Sultra, Perwakilan Badan Urusan Logistik (Bulog), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sultra, Karantina Pertanian Kendari serta Pejabat terkait.
Irjen Kemendagri Tomsi Tohir menerangkan, adapun 10 daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di Indonesia saat ini yakni Provinsi Bangka Belitung (Babel) dengan inflasi tertinggi 3,55 persen, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) 3,46 persen, Provinsi Maluku Utara (Malut) 3,34 persen. Selanjutnya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 3,30 persen, Provinsi Maluku 3,1 persen, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 3,07 persen, Provinsi Jawa Timur (Jatim) 3,01 persen, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2,72 persen, Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2,69 persen dan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) 2,49 persen.
Dan 10 provinsi yang angka inflasinya terbaik atau rendah di Indonesia yakni Provinsi Gorontalo, Sulut, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Provinsi Papua, Provinsi Jambi, Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Provinsi Riau.
Sedangkan 10 Kota Tertinggi Inflasi yakni Kota Tual, Baubau, Sibolga, Ternate, Yogyakarta, Kendari, Probolinggo, Surabaya, Samarinda dan Cirebon.
‘’Agar dicek di masing-masing daerahnya berkaitan dengan kenaikan harga gula pasir, beras, cabai rawit, cabai merah dan daging ayam ras, ini 5 komoditas yang naiknya tinggi di Kabupaten atau Kota di Indonesia,” jelasnya
Paparan Deputi Bidang Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait indeks perkembangan harga di minggu ke-3 Oktober 2023 bahwa secara nasional, jumlah kab/kota yang mengalami kenaikan IPH cenderung stabil dari minggu sebelumnya.
Beberapa komoditas yang mempengaruhi perubahan IPH sampai dengan minggu ke-3 Oktober 2023 yakni pertama, komoditas yang mengalami kenaikan yakni gula pasir, beras, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras; dan kedua, komoditas yang mengalami penurunan yakni telur ayam ras, bawang putih dan bawang merah.
Lebih lanjut disampaikan, perkembangan harga beras sampai dengan minggu ke-3 Oktober 2023 masih terus meningkat di minggu ke-3 ini, lharga beras secara rata-rata mencapai Rp. 13.852 per kg serta kenaikan beras ini hampir sama dengan minggu ke-2 yang lalu.
‘’Kenaikan beras terjadi di 283 Kab/Kota dan sebanyak 141 Kab/Kota yang mengalami kenaikan harga beras yang cukup signifikan’’ ungkapnya.
Perkembangan harga gula pasir pada minggu ke-3 Oktober 2023 sebesar Rp. 15. 870 per kg, gula pasir ini mengalami kenaikan harga di 327 Kab/Kota. untuk perkembangan harga cabai rawit saat ini sebesar Rp. 55.434 per kg.
Paparan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Ir. Dedi Nursyamsi bahwa ada 9 langkah Kementerian Pertanian untuk produksi beras 35 juta ton yakni pertama, detailkan target produktivitas, kedua, pastikan asuransi pertanian, ketiga, detailkan optimasi pemanfaatan alsintan, keempat, detailkan 26.000 outlet pupuk, kelima, pastikan siap eksekusi, keenam, reward bagi kepala dinas, ketujuh, tetapkan penanggung jawab wilayah, kedelapan, optimalisasi peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan kesembilan, eksekusi segera.
