Olehnya itu, dia meminta kepada KPU Kendari agar menggunakan dana itu dulu dalam membiayai kebutuhan yang mendesak. Hidayatullah juga meminta kepada KPU Kendari beserta sekretariat agar mengelola anggaran pesta demokrasi dengan baik.
Sebagai komisioner KPU yang pernah menjalankan tahapan pilwali 2012, mereka mengaku punya kenangan manis di Kota Kendari. Namun kenangan tersebut dibalut dengan catatan pahit dalam soal penganggaran.
"Olehnya itu, KPU dan sekretariat harus mengelola anggaran dengan baik supaya tidak alami masalah (korupsi) seperti kemarin," imbaunya.
Wali Kota Kendari Asrun mengaku akan siap memfasilitasi kekurangan anggaran dari KPU Kendari dalam menjalankan tahapan pemilihan wali kota. Pihaknya pun akan siap menambah anggaran pilwali dalam APBD Perubahan 2016 dan APBD 2017.
"Kita juga akan sigap. Karena pemungutan suaranya Februari 2017 maka pada Januari, (kekurangan) anggarannya sudah harus dicairkan," pungkasnya.
Meski terjadi kekurangan ongkos pilwali, namun KPU akan segera menjalankan tahapan pesta demokrasi. Pada 22 Mei mendatang, KPU akan menggelar pleno untuk menentukan daftar pemilih tetap terakhir yang digunakan sebagai acuan calon perseorangan untuk mengumpulkan dukungan.
Setelah itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi penerimaan panitia ad hock seperti panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan petugas pemuktahiran data pemilih. Tahapan itu akan dilakukan Juni 2016 dan pelantikan panitia ad hock bakal berlangsung Juli 2016. (rs)