Yaudu mengungkapkan, usulan anggaran yang diajukan KPU Sultra sama dengan anggaran untuk membiayai gaji pegawai Pemerintah Provinsi Sultra sekira 7.000 orang selama setahun. Olehnya itu, DPRD Sultra akan meneliti pengajuan anggaran yang diajukan KPU Sultra.
Hingga kini, usulan anggaran tersebut belum dimasukkan ke parlemen. Nantinya, kata Yaudu, dana tersebut dibahas dulu dengan Pemerintah Provinsi Sultra.
“Jadi nanti eksekutif yang akan menilai sendiri sebatas mana kewajaran anggaran yang diusulkan. Tentu DPRD juga akan melihat pengajuan kebutuhan dana itu. Kalau memang dianggap terlalu besar, kita akan evaluasi. Bahkan kalau ada yang kita anggap tidak rasional, kita akan pangkas," tegasnya.
Pihaknya tidak menginginkan ada kesan bahwa kalau tidak ada anggaran yang besar maka jalannya Pilkada tidak akan bagus. Oleh sebab itu, pihaknya akan membahas usulan KPU itu bersama pihak eksekutif.
“Badan Anggaran DPRD Sultra juga akan meneliti item-item pembiayan anggaran KPU Sultra," jelasnya.
Dari data yang dikumpulkan Rakyat Sultra, usulan anggaran KPU Sultra masuk dalam terbesar kedua se-Sulawesi setelah Sullawesi Selatan (Sulsel). Di Sulsel, KPU mengajukan dana sekira Rp 600 miliar untuk menyelenggarakan Pilgub 2018. Di sana, jumlah DPT pemilihan presiden (pilpres) 2014 sekira Rp 6,3 juta dengan jumlah daerah sebanyak 24 kabupaten-kota.
Di Sulawesi Tengah (Sulteng) lain lagi. Di sana, jumlah DPT Pilpresnya lebih banyak dibandingkan DPT Pilpres Sultra. Namun anggaran yang digunakan untuk membiayai Pilgub di Sulteng cuma Rp 135 miliar.
