Sementara itu, terkait dengan transformasi pembiayaan kesehatan, pemerintah perlu memastikan uang negara yang dibelanjakan harus berdampak secara optimal untuk masyarakat. Sehingga harus selalu bisa diukur.
"Kami akan dorong agar pengeluarannya bisa terukur. Kami juga dorong adanya transparansi dan integrasi antara belanja kesehatan daerah dan pusat bisa optimal tingkatkan kesehatan masyarakat," katanya.
Sistem jaminan kesehatan nasional punharus dipastikan adil, merata, dan berkesinambungan membiayai kebutuhan pembiayaan masyarakat. Untuk itu, kendali mutu dan biaya perlu dipastikan, kata Budi menambahkan.
Pilar transformasi berikutnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan. Tantangan yang dihadapi adalah jumlah dokter spesialis yang masih kurang, belum meratanya distribusi dokter dan dokter spesialis, hingga birokrasi penerbitan izin praktik dokter yang masih berbelit.
Pada transformasi teknologi kesehatan, Budi mengemukakan data kesehatan antarfasilitas kesehatan tidak saling berhubung satu sama lain dan tidak terstandar. Selain itu, Indonesia juga perlu mengantisipasi perkembangan teknologi biomedis kesehatan di masa kini dan masa depan yang berkembang pesat.
"Platform kesehatan harus kita siapkan dengan baik, termasuk paltform biomedis yang ke depan akan sangat mengubah peta diagnostik dan perawatan kesehatan di seluruh dunia. Jangan sampai informasi biomedis dari masyarakat kita diambil dan dimanfaatkan negara lain," katanya. (JawaPos.com)
