Kekecewaan Safei terhadap pengelolaan anggaran di RSBG Kolaka pun cukup beralasan. Setelah merubah status rumah sakit itu menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Safei menaruh harapan tinggi agar pengelolaan manajemen rumah sakit bisa semakin baik dan berkualitas.
“Namun buktinya, biar sudah jadi BLUD, tapi pengelolaannya masih belum optimal. Padahal, seharusnya mereka bisa lebih profesional karena kinerjanya diaudit oleh auditor independen,” pungkasnya.
Terkait sanksi yang akan diberikan kepada pihak RSBG Kolaka, Safei mengaku sudah merekomendasikan kepada Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kolaka untuk memeriksa dan memberikan sanksi disiplin kepada Muhammad Aziz Amin serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran di RSBG.
Menurutnya, Dirut RSBG harus bertanggungjawab termasuk bendahara dan kepala seksi anggaran. Safei mengaku akan memberikan waktu 10 hari kepada tim inspektorat dan BKD untuk melakukan kajian dan menyimpulkan terkait sanksi yang akan diberikan kepada Aziz Amin beserta stafnya.
“Jika dianalisa secara sederhana, kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi. Sebab, bendahara ini sudah 8 tahun menjabat dan tidak ada cacat. Kenapa nanti pergantian bendahara baru kita tau kalau ada masalah. Ini kan aneh,” kata Safei.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Kolaka, Karimudin menjelaskan, kasus dugaan penyalahgunaan anggaran di RSBG Kolaka itu masih dalam tahap pengumpulan data.
Hasil investigasi Kejari Kolaka menemukan kalau penyalahgunaan anggaran di RSBG itu dilakukan oleh bendahara penerima yang berinisial YS.
Dari keterangan YS diketahui kalau dana miliaran yang diperoleh dari hasil layanan RSBG dipinjamkan kepada pihak ketiga, namun hingga ada audit dari BPK, dana itu belum dikembalikan.
