"Makanya yang mulia, kami mohon agar empat komisioner KPU Muna dipecat dan ibu Yuliana diberikan peringatan keras," ulasnya.
Sidang kode etik dipimpin Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie melalui teleconference didampingi dua anggota DKPP yakni Ida Budhiati selaku perwakilan KPU RI dan Endang Wihdatiningtyas selaku perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Setelah menyampaikan tuntutannya, Jimly akhirnya mempersilakan kepada KPU Muna menyampaikan pembelaan.
LM Amin Rambega sendiri membantah pernah menyatakan ada pemilih fiktif sebagaimana yang disampaikan pengadu. Dia mengaku tidak pernah memberikan komentar seperti itu di media massa.
"Bahkan saya sudah sempat berikan somasi kepada media tersebut dan ada pengakuan direktur koran tersebut yang bahwa saya tidak pernah dimintai pengakuan. Mereka hanya mengandaikan pernyataan kami. Dan insya allah saya akan bekerja secara profesional,"
Mengenai banyaknya C6 yang tidak tersalur menjelang pemilihan juga diklarifikasi Amin. Menurutnya walaupun banyak warga yang tidak mendapatkan C6 namun KPU Muna sudah mengumumkan kepada warga supaya tetap menyalurkan hak pilih meski belum ada surat panggilan. Yang jelas, mereka terdaftar sebagai pemilih.
"Dan bagi yang belum terdaftar silakan bawa kartu tanda penduduk ke TPS untuk memilih. Dan pengumuman itu kita lakukan menggunakan mobil BKKBN," ucapnya.
Anggota KPU Muna Suleman Loga juga menjawab mengapa rekomendasi Panwaslu Muna yang meminta pemungutan suara susulan (PSS) dilakukan. Menurutnya rekomendasi tersebut memang tidak bisa dilaksanakan karena tidak punya alas hukum yang jelaxs.
