“Sirine sebaiknya hanya untuk Presiden, ambulans, pemadam kebakaran, atau polisi dalam kondisi darurat. Jangan semua pejabat merasa VVIP. Kalau memang ada agenda penting, ya atur waktu perjalanan lebih awal, jangan malah mengorbankan ketertiban publik,” tutur Zuly.
Ia juga menilai gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk berpotensi berkembang menjadi lebih dari sekadar tren media sosial.
“Kalau tidak ada respon baik dari pemerintah, protes ini bisa berubah menjadi gerakan sosial terorganisasi. Bedanya dengan demonstrasi, gerakan itu berkelanjutan dan berpotensi melahirkan perubahan nyata,” katanya.
Zuly pun mengajak masyarakat tetap kritis namun damai, sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih mendengar aspirasi rakyat.
“Protes itu wajar. Tapi harus dikelola agar menjadi gerakan positif, bukan sekadar luapan emosi. Kalau semua pihak mau belajar dari fenomena ini, justru bisa menjadi momentum memperbaiki hubungan antara rakyat dan pejabat,” pungkasnya
Gerakan ini sudah sampai di telinga Istana. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran. Mengingatkan jajaran pejabat negara untuk menjaga kepatutan, meskipun ada undang-undang yang mengatur penggunaan fasilitas tersebut.
“Bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut, semena-mena atau semau-maunya itu," kata Prasteyo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
“Sebagaimana saudara-saudara perhatikan bahwa Bapak Presiden memberikan contoh, bahwa beliau sendiri, di dalam mendapatkan pengawalan di dalam berlalu lintas, itu juga sering ikut bermacet-macet, kalau pun lampu merah juga berhenti, ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru mencapai tempat tertentu. Semangatnya, semangatnya itu," sambungnya.
