Jakarta,RakyatSultra.id- Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk makin meluas di media sosial. Dinilai sebagai bentuk protes publik terhadap perilaku arogansi pejabat di jalan raya.
“Secara sosiologis, ini adalah tahap awal protes publik,” kata Pakar sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir dikutip dari laman resmi UMY, Kamis (25/9/2025).
Ia menjelaskan, saat ini kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia tidak baik-baik saja. Banyak orang miskin, yang kesulitan mendapat pekerjaan.
“Sementara elit politik sering kehilangan kepercayaan publik. Dalam situasi seperti itu, hal-hal kecil seperti sirine bisa menjadi pemicu kemarahan,” jelasnya.
Di tengah situasi itu, Zuly mengatakan negara seharusnya lebih peka. Baginya, sirine dan pengawalan sah-sah saja.
“Kalau Presiden atau ambulans, wajar diberi prioritas,” ujarnya.
Namun tidak semua pejabat bisa berlaku demikian. Apalagi jika tidak dalam kondisi darurat.
“Tapi kalau semua pejabat, dari anggota DPR, bupati, sampai staf, merasa berhak dapat fasilitas khusus, itu jelas mengganggu ketenangan publik,” ucapnya.
“Wajar masyarakat protes, karena mereka juga sama-sama pembayar pajak,” sambungnya.
Jika keresahan tersebut tidak ditanggapi serius. Baginya protes damai bisa berkembang menjadi amuk massa.
“Secara sosiologis, ini adalah tahap awal protes publik. Kalau dibiarkan, akumulasi kemarahan bisa berbahaya, bahkan berujung pada kerusuhan. Itu yang harus dicegah sejak dini,” terangnya.
Soal istilah “tot tot wuk wuk”, Zuly menilai itu sebagai bentuk kreativitas masyarakat dalam menyampaikan kritik.
“Bahasanya sederhana, lucu, tapi mengena. Itu menunjukkan masyarakat punya cara halus untuk protes. Kalau tidak direspons, jangan kaget kalau bentuk protes ke depan akan lebih keras,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya aturan tegas mengenai siapa saja yang berhak menggunakan sirine.
