Masih kurangnya pejabat eselon II di Butur yang belum Diklat Pim II, menurut mantan Kabiro Humas Pemprov Sultra itu tidak lain disebabkan dua hal. Pertama keterbatasan rekruitmen di Provinsi dan belum tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk menganggarkan Diklat dimaksud.
"Sehingga kita akan mencari jalan terbaik karena bukan salah mereka. Yang pertama karena keterbatasan rekruitmen diklat di Provinsi karena untuk rekrutitmennya tidak bisa dilaksanakan di Provinsi, harus di Jakarta itu. Kedua, pemerintah daerah harus menganggarkan PIM 2 itu anggarannya itu satu orang itu diatas 50 juta dan itu belum teranggarkan. Sehingga kalaupun mereka- berkeinginan untuk ikut PIM 2 terkendala di dua aspek itu. Sehingga memang kita harus carikan solusi terbaiknya," imbuhnya. (p3/b/ags)
