rakyatsultra.id - Yordania baru-baru ini mengumumkan penolakan mereka untuk menandatangani perjanjian pertukaran energi dan air dengan Israel.
Dilansir dari aljazeera.com pada Jumat (17/11), hal ini merupakan sebuah langkah yang menarik perhatian di tengah kondisi geopolitik yang kompleks.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi.
Dia menyoroti prioritas utama negaranya untuk mengakhiri apa yang disebutnya sebagai "barbarisme Israel di Gaza."
Perjanjian yang ditolak tersebut direncanakan untuk disahkan bulan lalu dan melibatkan penyediaan energi kepada Israel dengan imbalan pasokan air.
Namun, dalam konteks konflik Israel-Hamas, Yordania menyatakan bahwa mereka tidak dapat duduk bersama untuk menandatangani perjanjian tersebut.
Hal ini disebabkan oleh tindakan Israel yang masih terus berlangsung di Gaza.
Menteri Safadi menegaskan bahwa Yordania telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel pada tahun 1994.
Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mencapai solusi dua negara.
Namun, dia menilai bahwa Israel belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, sehingga kesepakatan damai harus ditangguhkan sementara.
Pusat perhatian Yordania saat ini adalah mengakhiri apa yang disebut Safadi sebagai "pembalasan barbarisme Israel di Gaza."
Dia mengecam agresi dan kejahatan yang dilakukan oleh Israel, mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak lagi dapat dibenarkan sebagai bentuk pertahanan diri.
“Agresi dan kejahatan Israel di Gaza tidak dapat lagi dibenarkan dengan alasan pertahanan diri.”
“Mereka telah membunuh warga sipil yang tidak bersalah dan menyerang rumah sakit,” ucapnya kepada Al Jazeera.
