Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga dan Kabag Hukum Pemda Konsel, Pujiono usai menerima penghargaan Peduli HAM.   ANDOOLO - Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) terus menunjukkan kepedulian dan komitmennya dalam melindungi, menghormati dan menjunjung tinggi pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat. Komitmen itu diimplementasikan dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Nasional (Ranham) yang memuat sasaran strategis dalam pelindungan, pemenuhan, penegakan HAM, yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin. Atas capaian keberhasilan, tekad dan berdasarkan laporan dalam menegakkan Ranham tersebut, Pemkab Konsel tampil dengan nilai tertinggi dengan total nilai rata-rata 79,16 poin pada periode laporan B-04 dan 76,38 pada laporan B- 08 Tahun 2021. Nilai capaian aksi HAM itu berdasarkan Keputusan Menkunham RI Dirjen HAM Nomor : HAM. HA.02.01-20 pertanggal 6 Oktober 2021, yang diteken Sekretaris Panitia Nasional Ranham, Mualimin Abdi di Jakarta. Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Konsel, Pujiono SH MH selaku penanggung jawab kegiatan saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. "Iya barusan kami terima suratnya, Alhamdulillah kita menjadi yang tertinggi dari 17 Kabupaten/Kota se-Sultra dibidang pelaporan dan aksi dalam pemenuhan, penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM di daerah. Tentunya berkat dukungan penuh dari pimpinan daerah," jelasnya melalui pesan WhatsApp, Jumat (15/10/2021). Pada prinsipnya penilaian berdasarkan laporan RANHAM yang disusun Bagian Hukum Pemkab Konsel per triwulan (B-04, B-08 dan B-12), dan dimasukkan ke Menkunham, Kemendagri dan Staf Kepresidenan. "Ranham bersinergi dan menjadi salah satu indikator penilaian dari Kabupaten Peduli HAM," tambah Pujiono. Pemkab Konsel bisa menjadi yang tertinggi karena memenuhi 9 (sembilan) kriteria Aksi dan menjadi poin penting dalam penilaian Ranham. Diantaranya, didukung kebijakan dan regulasi dalam bentuk Perda dan Perbup yang berperspektif HAM, adanya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, dan optimalisasi bantuan hukum untuk rakyat miskin. Selain itu, kata Pujiono, adanya layanan psikologi bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak dan kelompok penyandang disabilitas. "Serta mendorong pihak perusahaan dan BUMN/BUMD dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas, juga pemberian layanan pendidikan untuk daerah tertinggal/terpencil," tandasnya. Karena raihan terbaik tersebut juga, Kabag Hukum Pujiono menyampaikan terimakasih kepada Bupati H Surunudin Dangga ST MM dan Wakil Bupati Rasyid S.Sos M.Si serta para Pimpinan OPD atas kepedulian, bantuan dan dukungan sehingga nilai capaian Aksi Ham B-04 dan B-08 untuk Kabupaten Konawe Selatan menjadi yang tertinggi se-Sultra. (ram/aji)