RAKYAT SULTRA.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai 12 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 168 juta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.
Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses pengurusan alih fungsi hutan yang sebelumnya dikembalikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyitaan dilakukan dari Ketua DPRD Kuansing, Juprizal (JUP), yang diperiksa sebagai saksi. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp 15 juta dari saksi berinisial FHD.
Menurut Budi, Juprizal diduga mengetahui adanya pengumpulan uang yang dilakukan oleh Suhardiman Amby dari sejumlah anggota Koperasi Unit Desa (KUD) untuk kepentingan pengurusan alih fungsi hutan. Keterangan tersebut masih terus didalami oleh penyidik.
"JUP diduga mengetahui proses pengumpulan uang oleh Bupati dari para anggota KUD. Adapun uang yang disita tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang dikembalikan oleh pihak Kemenhut. Penyidik masih akan mendalami keterangan ini," tegasnya.
Selain menelusuri aliran dana, penyidik juga menggali informasi terkait dugaan suap dalam lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing. Di saat yang sama, KPK mendalami mekanisme pengajuan alih fungsi hutan lindung yang diajukan pemerintah daerah kepada Kementerian Kehutanan.
"Dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman materi seputar pengetahuan saksi atas suap lelang jabatan Sekretaris Daerah kepada Bupati Kuantan Singingi. Kemudian penyidik juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuantan Singingi yang diajukan kepada Kementerian Kementerian Kehutanan," jelasnya.
KPK sendiri telah resmi menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, sebagai tersangka kasus dugan suap terkait jual beli jabatan. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah lembaga antirasuah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Kuansing, pada Senin (29/6).
Selain Bupati, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC) sebagai tersangka.
Dugaan suap itu diduga terkait lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda). Diduga, Bupati Suhardiman ‘meminta syarat' mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada para pihak atau calon yang mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kuansing.
Mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S itu dibeli Zulkarnain di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek seharga Rp 2,05 miliar.
Namun saat proses pengambilan mobil tersebut, keuangan Zulkarnain tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit sebesar itu. Lantas, Zulkarnain menggunakan identitas Ardiles selaku Direktur Utama PT MIC untuk pengajuan proses kreditnya.
KPK pun telah menahan ketiga tersangka tersebut untuk 20 hari pertama. Penahanan itu dilakukan setelah mereka dilakukan pemeriksaan secara intensif.
