Jakarta,Rakyatsultra.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bersikap tegas terkait kasus hukum CEO PT Nusa Halmahera Mineral, Romo Nitiyudo Wachjo alias Haji Romo.
Haji Romo diketahui sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba (AGK).
"Bukti transfer dana senilai Rp5 miliar dari Haji Romo kepada AGK sudah terang benderang dan telah menjadi fakta hukum dalam surat dakwaan AGK," kata praktisi hukum Ridwan Hanafi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/9).
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate, Haji Romo hadir sebagai saksi dalam kasus suap yang menjerat AGK.
Dalam kesaksiannya, kata Ridwan, Haji Romo mengakui beberapa kali memberikan uang kepada AGK dengan alasan untuk keperluan pengobatan dan bantuan kesehatan.
Haji Romo juga mengaku telah menyediakan dokter pribadi untuk memeriksa kesehatan AGK, yang dikenal sebagai salah satu tokoh agama di Maluku Utara.
“Saya bantu AGK karena beliau saya anggap sebagai kakak dan sahabat. Saya kagum kepadanya sebagai seorang Kiai, dan banyak belajar dari beliau,” kata Haji Romo di persidangan.
Namun, Ridwan melihat pemberian uang dan fasilitas kesehatan sudah memenuhi unsur gratifikasi.
"KPK jangan lamban mengusut kasus ini, juga harus transparan," kata Ridwan Hanafi.
Menurutnya, KPK harus menunjukkan integritas dengan menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima suap.
Ridwan menilai, ketidakjelasan sikap KPK dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi tersebut.
