Ia juga membantah klaim pihak mana pun yang menyebut Pulau Bokori dikelola oleh provinsi. Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang membenarkan klaim tersebut.
“Tidak ada hak mereka. Itu milik kabupaten, bukan provinsi,” tandasnya.
Terkait koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kabupaten Konawe, Abdul Ginal mengungkapkan bahwa hingga kini tidak pernah ada koordinasi resmi yang melibatkan DPRD Konawe.
“Tidak ada koordinasi, DPRD juga tidak tahu. Kalau mau koordinasi, ya ubah dulu undang-undangnya. Ubah aturan wilayah, jadikan Bokori masuk Kendari, baru bicara,” ujarnya.
Ia menegaskan, selama tidak ada perubahan regulasi, status Pulau Bokori tetap berada di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.
“Yang jelas Pulau Bokori itu wilayah Kabupaten Konawe, titik. Kita akan telusuri dan tindak lanjuti. Kalau mau main keras, oh jangan-jangan. Di sini kita bicara regulasi,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Konawe saat ini juga tengah melakukan evaluasi dan pemetaan sejumlah destinasi wisata di wilayah Konawe untuk dikembangkan secara maksimal.
Abdul Ginal menyebut sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Potensi wisata di Konawe, baik yang sudah ada maupun yang belum terkelola, tahun ini akan kita kembangkan. Pariwisata punya potensi besar untuk kemajuan daerah,” pungkas politisi senior Konawe ini.
