Awal Jaya Bolombo   RAHA-Tak bisa dipungkiri, bantuan sosial (bansos) yang bergulir di masyarakat saat ini, ikut memicu terjadinya gejolak sosial di masyarakat, karena masih ada masyarakat yang juga merasa layak mendapat bantuan tapi tidak kebagian, karena terbatasnya jumlah bansos. Menyikapi fenomena ini anggota Komisi III DPRD Muna, Awal Jaya Bolombo mendorong pemerintah daerah Kabupaten Muna untuk menambah kuota Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui APBD, sebab alokasi BLT yang turun ke masyarakat, baik itu BLT Dana Desa (DD), BLT Dinas Sosial (Dinsos) maupun BLT dari Pemprov Sultra, belum bisa menyentuh keseluruhan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut. "Saya sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Muna menyarankan pemerintah daerah untuk menambah kuota BLT melalui APBD untuk masyarakat yang belum tersentuh bantuan sama sekali,"sarannya. Pria yang akrab disapa AJB ini mengatakan, alokasi anggaran APBD untuk BLT itu dimungkinkan. "Disinilah peran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya di tengah wabah pandemi Covid-19 ini. BLT dari dana pusat sudah ada, dari pemerintah provinsi juga ada, BLT dari APBD juga perlu dianggarkan,"saran Awal Jaya. Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan, sampai Senin (11/5/2020) pihaknya belum menerima aduan masyarakat terkait bansos yang turun di masyarakat. Namun DPRD tak bisa menutup mata ketika melihat fenomena yang terjadi di masyarakat di mana ada beberapa balai desa di Muna yang disegel masyarakat gara-gara bansos. "Saya melihat penyegelan ini berkaitan dengan persoalan bansos. Harus ada langkah-langkah menyelesaikan persoalan ini," pungkasnya. (sra/aji)