Awal Jaya Bolombo     RAHA- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, Awal Jaya Bolombo kembali mengingatkan pemerintah daerah soal insentif dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Muna. Warning tersebut dikemukakan Awal Jaya Bolombo menyusul adanya tambahan 12 orang dokter PNS yang menerima Surat Keputusan (SK) PNS 100 persen, baru-baru ini. Ia mengatakan, penambahan jumlah dokter ini akan berkonsekuensi pada penggunaan anggaran insentif dokter yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna melalui APBD tahun 2021. "Jangan sampai anggaran yang tersedia tak mencukupi untuk membayar insentif dokter PNS selama satu tahun penuh, seperti yang pernah terjadi tahun 2020,"pungkas Ketua Fraksi Demokrat ini. Kepada Rakyat Sultra, pria yang akrab disapa AJB ini mengatakan, dalam proses pembahasan anggaran, Pemkab Muna hanya menyediakan anggaran insentif dokter sebanyak 30 orang dokter PNS, belum termasuk penambahan 12 orang dokter tersebut. "Dalam pembahasan anggaran di gabungan komisi saya sudah menyampaikan agar insentif dokter disiapkan untuk 40 orang untuk mengantisipasi adanya penambahan ini, tapi saat itu TAPD beralasan karena belum ada SK. Kondisi ini harus disiasati agar kejadian tahun 2020 tidak terulang kembali di tahun 2021," kata Awal. Olehnya itu sebagai anggota Komisi III dan Ketua Fraksi Demokrat mewanti-wanti pemerintah daerah agar persoalan ini menjadi perhatian serius, sehingga tidak ada lagi alasan terjadi kekurangan anggaran untuk pembayaran insentif dokter, sebab dokter adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Muna mengalokasikan anggaran kurang lebih sebesar Rp 1,3 M untuk insentif 30 orang dokter PNS, di mana setiap dokter mendapat insentif Rp 3,5 juta per bulan. (sra/aji)