Rapat pembahasan APBD Muna 2021   RAHA-Pemerintah Kabupaten Muna bersama DPRD mulai mengebut proses pembahasan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Muna tahun 2021. Jika tidak, Muna terancam sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) jika pembahasannya lewat tanggal 31 Januari. Kamis (21/1/2021) DPRD menggelar rapat paripurna I untuk pembahasan RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hari itu juga Dewan bersama TAPD kemudian melanjutkan dengan proses oembahasan melalui forum raoat gabungan komisi untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu pembahasan. Pantauan jurnalis Rakyat Sultra, proses pembahasan APBD 2021 berjalan dengan penuh dinamika antara anggota DPRD yang menanggapi persentasi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Muna. Tak ada lagi perubahan angka-angka dalam proses pembahasan itu sebab angka-angka tersebut telah disepakati dalam KUA/PPAS dan terinput dalam Aplikasi SIKPD. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah melalui Kepala Bidang Anggaran, La Ode Abdul Salam menyebutkan, pendapatan daerah tahun 2021 mencapai Rp 1,3 Triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah yakni pajak daerah dan retribusi daerah serta asil pengelolaan kekayaan daerah yang mnecapai Rp 152 Miliar lebih dan pendapatan transfer senikai Rp 1,17 Triliun lebih. Sementara untuk total belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp 1,7 Triliun dengan selisih defisit sebesar Rp 419 Miliar yang ditutupi melalui penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2020 sebesar Rp 8 Miliar dan penerimaan pinjaman daerah Rp 401,1 Miliar. Dengan demikian SILPA APBD 2021 nol (balance APBD 2021). (sra/aji)